JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO menjadi 12,5% mulai Maret 2026.
Kenaikan ini dari tarif sebelumnya yang sebesar 10% bertujuan menambah alokasi dana untuk program biodiesel B40. Langkah ini diambil demi menjaga kesinambungan subsidi energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun pungutan ekspor meningkat, program mandatori biodiesel B40 tetap berlaku dan B50 belum diberlakukan. Hal ini memastikan masyarakat penerima B40 tetap mendapatkan manfaat program secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan PE CPO tidak mengurangi fokus pada keberlanjutan energi domestik.
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tetap menjadi otoritas utama dalam pengelolaan dana tambahan dari pungutan ekspor ini. Besaran tambahan dana yang masuk menjadi kewenangan BPDP untuk diatur sesuai kebutuhan. Pemerintah mengaku tidak mengetahui angka pasti, karena pengelolaan murni di bawah manajemen lembaga tersebut.
Alokasi Dana untuk Biodiesel B40
Kementerian ESDM menetapkan alokasi dana insentif biodiesel B40 pada 2026 sebesar Rp47,2 triliun. Dana ini mencakup volume sebanyak 15,64 juta kiloliter, lebih tinggi dibanding alokasi awal tahun sebelumnya. Realisasi dana B40 tetap lebih rendah dibandingkan pencapaian 2025 yang mencapai Rp51 triliun.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menyatakan alokasi ini hanya berlaku untuk program B40. Pemerintah menegaskan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan atau road test. Besaran insentif B50 akan ditetapkan menjelang penerapan mandatori pada semester II-2026.
Kenaikan pungutan ekspor juga dibutuhkan untuk menambal dana BPDP yang semakin menipis. Lembaga ini tidak hanya membiayai biodiesel, tetapi juga mengelola komoditas kakao dan kegiatan pengawasan lahan. Hal ini menuntut adanya penyesuaian sumber dana agar subsidi tetap berkelanjutan.
Dampak Program Biodiesel terhadap Impor Solar
Program mandatori biodiesel B40 berhasil menekan impor solar dari 8,3 juta kl pada 2024 menjadi 5 juta kl pada 2025. Realisasi pemanfaatan B40 sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kl, melebihi target 13,5 juta kl. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan program dalam mengurangi ketergantungan energi fosil.
Keberhasilan program B40 menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan uji coba B50. Menteri ESDM menegaskan bahwa semester pertama 2026 menjadi periode evaluasi keberhasilan B50. Apabila hasil uji coba memuaskan, implementasi B50 akan diterapkan pada semester kedua tahun ini.
Efisiensi energi dan pengurangan impor menjadi target utama dari kebijakan biodiesel ini. Kenaikan pungutan ekspor diharapkan memperkuat pendanaan tanpa membebani produsen lokal. Program ini sekaligus memberi kepastian bagi petani kelapa sawit dan industri terkait.
Keseimbangan Antara Pungutan dan Subsidi
Peningkatan PE CPO tidak berarti mengurangi subsidi bagi masyarakat B40. Dana yang terkumpul melalui pungutan diefektifkan untuk memastikan alokasi biodiesel tetap tepat sasaran. Hal ini juga mendukung keberlanjutan program tanpa mengganggu kestabilan harga energi domestik.
BPDP memainkan peran sentral dalam menyalurkan dana dengan tepat. Lembaga ini harus menyeimbangkan antara program subsidi dan kegiatan lain, termasuk pengelolaan kakao. Penyesuaian ini penting agar dana tetap optimal bagi pembangunan energi terbarukan.
Kebijakan pungutan ekspor CPO juga memberikan efek positif bagi petani. Nilai tambah produk hilir lebih terjamin, sehingga pendapatan petani meningkat. Peningkatan ini menjadi insentif bagi pengembangan produksi minyak sawit yang berkelanjutan.
Prospek Biodiesel B50 dan Peningkatan Kapasitas
Uji coba B50 diproyeksikan rampung pada semester I-2026. Pemerintah menunggu hasil uji coba untuk menentukan kelayakan penerapan B50 secara penuh. Keberhasilan B50 akan menjadi langkah strategis dalam diversifikasi energi dan pengurangan emisi karbon.
Penerapan B50 akan membutuhkan kapasitas produksi yang lebih besar. Hal ini mendorong industri kelapa sawit dan fasilitas biodiesel untuk meningkatkan efisiensi. Kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci agar program B50 dapat berjalan lancar.
Dengan peningkatan pungutan ekspor dan uji coba B50, pemerintah menegaskan komitmen pada energi bersih. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri sawit sekaligus mendukung program energi nasional. Subsidi B40 tetap menjadi prioritas utama sebelum program B50 sepenuhnya diterapkan.
Sinergi Pungutan dan Program B40
Kebijakan kenaikan PE CPO menjadi bagian dari strategi lebih luas dalam pengelolaan energi nasional. Dana yang terkumpul memperkuat program biodiesel B40 dan menyiapkan uji coba B50. Sinergi ini sekaligus memastikan keberlanjutan subsidi energi dan ketersediaan pasokan domestik.
Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus kepentingan industri. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana melalui BPDP. Dengan demikian, tujuan jangka pendek dan jangka panjang bisa dicapai secara seimbang.
Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah pada keberlanjutan energi. Pungutan ekspor yang meningkat menjadi instrumen penting untuk mendukung B40. Program biodiesel tetap berjalan, sekaligus mempersiapkan transisi menuju B50 yang lebih luas.