JAKARTA - Perbedaan data produksi migas antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan publik.
Meski keduanya sama-sama mengacu pada laporan SKK Migas, selisih angka yang muncul memunculkan pertanyaan soal sinkronisasi data nasional di sektor energi, khususnya dalam konteks pencapaian target lifting migas 2025 yang masih di bawah ekspektasi APBN.
Capaian Lifting Migas Belum Penuhi Target APBN
Kinerja produksi minyak dan gas bumi (migas) tahun 2025 belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, hingga September 2025, realisasi lifting minyak hanya mencapai 580,3 ribu barel per hari (bph), sedangkan gas sebesar 974 ribu barel setara minyak per hari (boepd).
Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan produksi minyak 605 ribu bph dan gas 1,005 juta boepd. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
“Lifting migas masih di bawah target APBN masing-masing 580,3 ribu barel minyak per hari dan (gas) 974 ribu barel setara minyak per hari,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.
Ia menambahkan, turunnya harga minyak dunia turut memengaruhi hasil tersebut karena sejak awal tahun harga minyak mentah rata-rata berada di kisaran US$ 69,01 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel.
Klaim Berbeda dari Kementerian ESDM
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menilai capaian lifting minyak justru melampaui target APBN berdasarkan laporan yang diterimanya dari SKK Migas.
“Laporan dari Kepala SKK Migas ke saya, per kemarin di bulan September itu bisa sampai dengan 619 ribu barel per hari,” ungkap Bahlil. Ia menambahkan bahwa rata-rata kumulatif produksi dari Januari hingga awal Oktober 2025 berada di kisaran 605–607 ribu barel per hari.
Bahlil optimistis, target lifting minyak tahun 2025 tidak hanya akan tercapai, tetapi berpotensi melampaui angka yang diproyeksikan. “APBN di 2025 insyaallah akan tercapai, bahkan lebih dari target lifting. Ini juga dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya menegaskan.
Praktisi Migas Angkat Suara Soal Perbedaan Data
Menanggapi perbedaan tersebut, praktisi migas Hadi Ismoyo menilai bahwa data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan cenderung lebih akurat. Menurutnya, data tersebut bersumber dari laporan teknis SKK Migas yang diperbarui secara rutin di tingkat working level.
“Data Menkeu Pak Purbaya yang benar, karena bersumber dari working level SKK pada saat shipcoord. Datanya dihadiri sekitar 30 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) besar maupun kecil dan diupdate tiap minggu. Cukup akurat,” jelas Hadi.
Ia memaparkan bahwa perbedaan bisa terjadi karena data di tingkat pimpinan SKK Migas terkadang memasukkan produksi LPG yang dikonversi ke setara minyak.
Padahal, dalam nomenklatur APBN, lifting hanya mencakup minyak dan kondensat, bukan LPG. “Biasanya LPG itu masuk dalam perhitungan produksi gas, bukan lifting minyak,” tambahnya.
Tantangan dan Upaya Pemulihan Produksi Migas Nasional
Hadi menjelaskan bahwa kendala utama penurunan lifting migas di Indonesia disebabkan oleh kondisi lapangan migas yang sebagian besar sudah tua.
Sekitar 70% wilayah kerja migas nasional tergolong mature dengan karakteristik high gas-oil ratio (GOR), high water cut, serta penurunan produksi alami (natural decline) yang signifikan.
Meski demikian, Hadi menilai capaian produksi 580 ribu barel per hari tahun ini masih tergolong baik karena menunjukkan tingkat penurunan produksi yang hampir nol dibandingkan tahun sebelumnya.
“Produksi tahun 2025 yang mencapai sekitar 580 ribu barel per hari sebenarnya sudah cukup baik. Artinya, tingkat penurunan (decline) hampir nol dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi upaya SKK Migas dan KKKS dalam meningkatkan produksi melalui berbagai program seperti well work, infill drilling, percepatan plan of development (POD), plan of production (POP), hingga open production line (OPL).
“Perlu kita apresiasi kerja keras SKK dan KKKS, walau belum mencapai target sepenuhnya,” tutupnya.