Mendikdasmen Pastikan Sekolah Sumut Sumbar Kembali Beroperasi 100 5 Penuh

Mendikdasmen Pastikan Sekolah Sumut Sumbar Kembali Beroperasi 100 5 Penuh

JAKARTA - Pemulihan aktivitas pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah melewati masa darurat yang panjang, proses belajar-mengajar di sejumlah daerah kini kembali berjalan hampir sepenuhnya. 

Pemerintah menilai capaian ini sebagai langkah penting untuk memastikan hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi, meski tantangan pemulihan infrastruktur masih membayangi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sekolah-sekolah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara penuh. Informasi tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada21 Januari 2026.

Baca Juga

Polytron Siap Luncurkan Mobil Listrik Terbaru Ramah Lingkungan di Indonesia

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat berbagai keterbatasan di lapangan.

Pembelajaran Di Sumut Dan Sumbar Kembali Berjalan

Dalam pemaparannya di hadapan anggota DPR, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa aktivitas sekolah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Artinya, seluruh satuan pendidikan di dua provinsi tersebut kembali menyelenggarakan proses belajar-mengajar setelah sempat terdampak bencana.

“Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pembelajaran sudah berlangsung 100 persen. Hanya memang belum ideal,” ujar Mu’ti dalam rapat kerja, Rabu.

Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan yang berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi pascabencana. 

Namun, Mu’ti menekankan bahwa keberlangsungan pembelajaran tersebut masih dilakukan dengan berbagai penyesuaian agar proses pendidikan tetap berjalan meski sarana dan prasarana belum sepenuhnya pulih.

Tantangan Sarana Dan Sistem Pembelajaran

Meski kegiatan belajar-mengajar telah kembali dilaksanakan secara penuh, Mu’ti mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah masih menghadapi kendala. Beberapa di antaranya harus menumpang di sekolah lain, sementara sebagian lainnya menerapkan sistem pembelajaran bergilir atau shift untuk mengakomodasi keterbatasan ruang kelas.

“Ada yang memang masih menumpang di sekolah lain. Atau yang kedua, belajar di sekolah sendiri tetapi sistemnya shift, ada yang pagi, ada yang sore. Ada juga yang masih belajar di tenda,” ujar Mu’ti.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemulihan fisik bangunan sekolah belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong agar proses pendidikan tidak terhenti. Sistem shift dan pemanfaatan fasilitas darurat dinilai sebagai solusi sementara agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sambil menunggu perbaikan infrastruktur selesai dilakukan.

Kondisi Pendidikan Di Aceh Belum Sepenuhnya Pulih

Selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Mu’ti juga memaparkan perkembangan pendidikan di Aceh. Ia menyebutkan bahwa kegiatan belajar-mengajar di provinsi tersebut telah kembali berjalan sekitar 95 persen. Namun, masih terdapat wilayah yang mengalami hambatan cukup serius akibat kerusakan berat fasilitas pendidikan.

“Dan yang belum itu memang ada terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, yang memang mengalami kerusakan yang sangat berat,” ujar Mu’ti.

Kerusakan infrastruktur sekolah di Aceh Tamiang membuat aktivitas pendidikan di wilayah tersebut belum dapat berjalan optimal. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses perbaikan.

“Karena memang kondisi dan kerusakannya perlu perhatian dan juga perlu kerja sama lintas kementerian,” ujar Mu’ti.

Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan, sehingga seluruh siswa di Aceh dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal tanpa harus bergantung pada fasilitas darurat.

Kebutuhan Anggaran Pendidikan Pascabencana

Dalam rapat kerja tersebut, Mu’ti juga menyoroti persoalan anggaran yang masih menjadi tantangan besar dalam penanganan dampak bencana di sektor pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk mendukung pemulihan pendidikan secara menyeluruh di wilayah Sumatera.

Menurut Mu’ti, secara keseluruhan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,03 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari dukungan layanan pendidikan selama masa pemulihan, penyediaan sarana dan peralatan pendidikan, pemberian tunjangan khusus bagi guru, hingga rekonstruksi dan rehabilitasi satuan pendidikan.

Namun, hingga akhir tahun 2025, bantuan yang telah disalurkan baru mencapai Rp 94,84 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran yang cukup besar.

“Dari total kebutuhan tersebut, (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 94,84 miliar pada akhir tahun 2025 sehingga masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp 4,94 triliun,” ujar Mu’ti.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tambahan dapat segera terealisasi agar proses pemulihan pendidikan berjalan lebih cepat dan merata. Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, diharapkan kegiatan belajar-mengajar di seluruh wilayah terdampak dapat kembali berlangsung secara ideal, aman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.