JAKARTA - Hasil survei politik awal 2026 menunjukkan bahwa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjadi lembaga paling dipercaya oleh publik.
Survei dilakukan terhadap lebih dari seribu responden dan menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara. TNI menempati posisi teratas dengan persentase publik yang percaya sangat tinggi maupun cukup tinggi.
Menurut peneliti utama survei, angka kepercayaan publik terhadap TNI mencapai lebih dari sembilan puluh persen. Meski demikian, ada sedikit penurunan dibanding survei sebelumnya. Hal ini menimbulkan diskusi mengenai peran TNI yang semakin luas di luar urusan pertahanan.
Kepercayaan publik terhadap TNI dianggap stabil, namun meningkatnya keterlibatan dalam urusan sipil menjadi perhatian. Peneliti menyebutkan perlunya koreksi agar TNI tidak terlalu terlibat dalam kegiatan non-pertahanan. Poin ini menjadi catatan penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dalam jangka panjang.
Peringkat Lembaga Negara dalam Survei
Selain TNI, Presiden menjadi lembaga kedua yang paling dipercaya masyarakat. Kejaksaan Agung menempati posisi ketiga, diikuti Mahkamah Konstitusi dan pengadilan di berbagai tingkatan. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendapat tingkat kepercayaan yang cukup tinggi meski tidak menyaingi posisi TNI.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi terbawah dalam tingkat kepercayaan publik. Hal ini menegaskan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif maupun yudikatif. Survei ini menjadi cerminan bahwa publik lebih menilai lembaga berdasarkan kinerja dan keterlibatan nyata.
Kepercayaan terhadap Presiden dan lembaga eksekutif lainnya tetap tinggi. Meskipun begitu, peneliti menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang baik. Hal ini membantu menjaga citra lembaga sekaligus mengurangi kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
Alasan Kepercayaan Tinggi terhadap TNI
Menurut peneliti, kepercayaan tinggi terhadap TNI disebabkan oleh persepsi masyarakat mengenai profesionalisme dan kedisiplinan institusi ini. TNI dikenal memiliki kinerja yang terlihat jelas dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional. Faktor sejarah dan budaya turut memperkuat posisi TNI sebagai lembaga yang dihormati publik.
Meskipun persentase kepercayaan masih tinggi, ada tren penurunan dibanding survei sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan keterlibatan TNI dalam berbagai urusan non-pertahanan. Publik menilai bahwa semakin TNI terlibat dalam kegiatan sipil, semakin muncul pertanyaan mengenai batas peran lembaga tersebut.
Peneliti menyarankan agar TNI menjaga fokus utama pada tugas pertahanan. Koreksi internal dianggap penting agar citra profesionalisme tetap terjaga. Dengan demikian, publik tetap percaya bahwa TNI berperan sebagai institusi yang objektif dan netral.
Peran TNI di Luar Urusan Pertahanan
Tren keterlibatan TNI dalam kegiatan non-pertahanan, seperti bisnis atau koperasi, menjadi sorotan peneliti. Indikasi keterlibatan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik jika tidak dikendalikan dengan baik.
Peneliti menyebut bahwa masyarakat menghargai TNI dalam kapasitas pertahanan, tetapi mulai mempertanyakan campur tangan dalam urusan sipil.
Keterlibatan TNI yang meluas dianggap sebagai potensi risiko bagi kepercayaan masyarakat. Diskusi mengenai batas peran TNI penting dilakukan agar lembaga tetap dipercaya tanpa menimbulkan persepsi negatif. Koreksi internal diyakini mampu menjaga keseimbangan antara tugas pertahanan dan kegiatan non-militer.
Publik menaruh harapan agar TNI tetap fokus pada pertahanan dan keamanan. Peneliti menekankan bahwa lembaga profesional akan lebih mudah menjaga kepercayaan publik jika tetap berada pada ranah kompetensinya. Hal ini menjadi poin penting agar TNI tetap menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat.
Metode Survei dan Tingkat Kepercayaan
Survei dilakukan dengan wawancara langsung terhadap lebih dari seribu responden di berbagai wilayah. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error kurang lebih tiga persen. Hal ini menunjukkan data cukup representatif dan bisa dijadikan acuan dalam memahami persepsi publik terhadap lembaga negara.
Peneliti menekankan bahwa survei ini menjadi tolok ukur kepercayaan publik saat ini. Angka kepercayaan tinggi pada TNI menunjukkan peran strategis institusi ini dalam membangun stabilitas nasional. Meski demikian, pengawasan terhadap keterlibatan non-pertahanan tetap diperlukan agar kepercayaan publik tidak menurun di masa depan.
Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi TNI dan lembaga negara lainnya. Peneliti menyarankan agar TNI memperkuat fokus pertahanan dan menjaga profesionalisme. Dengan demikian, lembaga tetap mendapat tempat terhormat di mata publik dan tingkat kepercayaan tinggi bisa dipertahankan.