JAKARTA - Masyarakat kini dapat memeriksa peringkat kesejahteraan keluarga dan status kepesertaan bantuan sosial tahun 2026 secara mandiri.
Fasilitas ini disediakan Kementerian Sosial agar proses verifikasi semakin mudah dan transparan. Pengecekan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk.
Langkah ini memberi ruang bagi warga untuk memastikan apakah namanya tercatat sebagai penerima program. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui posisi kelompok desil dalam sistem pendataan nasional. Transparansi tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Kemudahan akses berbasis digital menjadi bagian dari transformasi layanan publik. Dengan memanfaatkan telepon genggam, proses pengecekan tidak lagi memerlukan kunjungan langsung ke kantor. Sistem ini sekaligus mempercepat distribusi informasi kepada calon penerima manfaat.
Langkah Pengecekan Melalui Situs Resmi
Pengecekan dilakukan melalui portal resmi yang telah disediakan kementerian. Masyarakat cukup mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel. Setelah halaman terbuka, pengguna dapat mengikuti tahapan pencarian data yang tersedia.
Tahap pertama adalah mengetik Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, masukkan huruf kode verifikasi dan tekan tombol "CARI DATA". Sistem kemudian akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, serta status penerima bansos Kemensos.
Jika kode verifikasi kurang terbaca, pengguna dapat menekan ikon penyegar untuk mendapatkan kode baru. Proses ini dirancang sederhana agar mudah dipahami semua kalangan. Dengan beberapa langkah saja, informasi yang dibutuhkan bisa segera diketahui.
Penjelasan Pengelompokan Desil Kesejahteraan
Dalam penentuan sasaran, Kemensos menepis informasi mengenai klasifikasi desil berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran semata. Pengelompokan dilakukan melalui pengukuran variabel sosial ekonomi yang lebih komprehensif. Aspek yang dinilai mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Peringkat desil membagi keluarga di Indonesia ke dalam sepuluh kelompok. Masing-masing kelompok mewakili sepuluh persen dari total populasi nasional. Desil 1 menggambarkan sepuluh persen keluarga tingkat bawah, sedangkan desil 10 mewakili sepuluh persen tingkat atas.
Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih akurat. Dengan mempertimbangkan berbagai indikator, klasifikasi menjadi lebih adil dan terukur. Sistem tersebut membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Sumber Data dan Integrasi Nasional
Data desil merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional hasil integrasi sejumlah basis data. Integrasi tersebut mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Gabungan data ini kemudian dipadankan dengan data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik.
Pemadanan dilakukan untuk memastikan konsistensi identitas dan validitas informasi. Proses integrasi juga bertujuan menghindari duplikasi maupun kesalahan sasaran. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial memiliki landasan data yang kuat.
Pendekatan berbasis data tunggal menjadi bagian penting reformasi perlindungan sosial. Pemerintah pusat dan daerah menggunakan rujukan yang sama dalam menetapkan penerima. Hal ini diharapkan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Pemutakhiran Data dan Kategori Penerima Program
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto mengatakan status desil masyarakat dapat berubah. Perubahan terjadi karena Badan Pusat Statistik menghitung ulang secara berkala berdasarkan pengecekan lapangan dan pemutakhiran pemerintah daerah. Mekanisme ini memastikan data selalu relevan dengan kondisi terbaru.
"Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos," kata Joko. Pernyataan tersebut menegaskan adanya ruang pembaruan bagi masyarakat yang merasa datanya belum sesuai. Proses pembaruan dapat dilakukan melalui jalur administratif yang tersedia.
Peringkat terbaru menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan penerima program bantuan. Kelompok empat puluh persen terbawah memiliki peluang menerima sejumlah program reguler. "Desil 1-4 dapat diusulkan menjadi penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil 5 masih bisa menjadi peserta PBI-JK," tuturnya.
Melalui sistem digital ini, masyarakat dapat memantau langsung statusnya tanpa perantara. Transparansi informasi membantu mengurangi kebingungan dan spekulasi di tengah masyarakat. Pemerintah berharap partisipasi aktif warga turut mendukung ketepatan distribusi bansos.
Kemudahan akses, integrasi data nasional, serta mekanisme pemutakhiran berkala menjadi fondasi pengelolaan bantuan sosial yang lebih adaptif. Sistem desil yang dinamis memungkinkan perubahan status sesuai kondisi riil keluarga.
Dengan dukungan teknologi dan koordinasi lintas lembaga, penyaluran bansos 2026 diarahkan semakin tepat, adil, dan berkelanjutan.