JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melakukan penguatan pada kanal debottlenecking guna mengurai berbagai kendala investasi yang nilainya ditaksir melebihi 30 miliar dolar AS pada Selasa, 12 Mei 2026.
Upaya strategis ini dilaksanakan untuk mempermudah alur bisnis serta proses perizinan yang selama ini tersendat demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa daya tahan ekonomi dalam negeri masih sangat kokoh dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada triwulan I tahun 2026.
Ia memaparkan bahwa peluang terjadinya resesi di Indonesia berada pada tingkat yang sangat minim, yakni di bawah 5 persen, meskipun kondisi global sedang tidak menentu.
"Ekonomi global pada tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meski demikian, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, didukung oleh fundamental domestik yang solid," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi alat vital dalam menuntaskan hambatan pada program-program strategis.
"Probabilitas Indonesia mengalami resesi juga tetap sangat rendah, yakni di bawah 5%, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia serta kapasitas pertumbuhan yang tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global," imbuh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kegunaan utama dari kanal debottlenecking ini meliputi tata kelola hambatan secara real-time, penyediaan wadah komunikasi yang terpercaya bagi para pemodal, hingga pengolahan aspirasi menjadi saran kebijakan yang nyata.
"Mari kami ubah hambatan-hambatan ini menjadi saluran yang terbuka lebar untuk kemakmuran bersama. Saya berharap seminar ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif," tutup Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa potensi akselerasi investasi senilai 30 miliar dolar AS tersebut didapatkan dari penyelesaian kendala perizinan di sejumlah proyek investasi yang tengah berjalan.
“(Debottlenecking)... lebih dari 30 miliar dolar AS. Kami harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Purbaya pun membeberkan adanya proyek yang sempat terhenti di kawasan Sumatera dengan nilai investasi mencapai 40 miliar dolar AS yang akan segera diproses setelah terdata dalam sistem pengaduan Satgas.
“Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kami akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke (kanal aduan) sini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Satgas debottlenecking ditargetkan dapat memfasilitasi satu hingga empat persoalan hambatan usaha setiap minggunya lewat proses sidang terbuka demi menjaga aspek transparansi serta kepercayaan para pelaku usaha.
“Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu, tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kami sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pihak pemerintah optimis bahwa keterbukaan dalam proses penyelesaian kendala ini akan memberikan indikasi positif bagi para investor mancanegara terkait keseriusan Indonesia dalam membenahi iklim investasi.
“Tapi, menurut saya sih lebih bagus disiarkan langsung, karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa kami memecahkan masalah dengan serius,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir dari berita sumber.