Defisit Transaksi Berjalan Indonesia Rekor Terendah Mencapai 3,3 Persen

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia berada di angka US$12,5 miliar pada kuartal kedua 2026, atau setara 3,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pembengkakan yang cukup tajam dibanding kuartal pertama 2026 yang sebesar US$3,6 miliar atau setara 1% dari PDB.

Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dari BI mencatat bahwa tingkat defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua 2026 ini menjadi rekor paling dalam setidaknya sejak kuartal pertama 2004. Sepanjang periode itu, defisit tidak pernah menyentuh US$12,5 miliar, di mana rekor tertinggi sebelumnya berada di kuartal kedua 2013 sebesar US$10,1 miliar.

Pihak BI menjelaskan bahwa lonjakan defisit transaksi berjalan di kuartal kedua ini turut dipicu oleh faktor yang bersifat sementara. Faktor penyebabnya antara lain defisit pada neraca perdagangan migas serta menurunnya capaian surplus neraca dagang nonmigas.

“Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer. Sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026,” jelas Ramdan, dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (21/8) sebagaimana dilansir dari berita sumber.

BI memperkirakan prospek NPI ke depan akan tetap positif dan mampu menjaga ketahanan eksternal nasional.

“Defisit transaksi berjalan diprakirakan lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS),” ujar Ramdan sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Di sisi lain, BI memproyeksikan transaksi modal dan finansial terus membukukan surplus berkat masuknya aliran modal asing ke berbagai instrumen keuangan. Sementara itu, cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar US$145,6 miliar, yang sanggup membiayai 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor beserta pembayaran utang luar negeri pemerintah.