Jakarta – PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini fokus pada perencanaan transisi energi nasional dan kewilayahan guna memastikan ketahanan energi, dan merupakan lanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Juni 2024. Langkah ini diambil untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Penandatanganan dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, serta disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Vivi Yulaswati menekankan pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Menurut proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau yang fokus pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Oleh karena itu, kemitraan strategis dalam perencanaan dan implementasi kebijakan energi sangat diperlukan. “Kerja sama yang luar biasa ini diharapkan menjadi katalis untuk mencapai ketahanan energi Indonesia,” tambah Vivi.
Salyadi Saputra menyatakan bahwa kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan sektor energi, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertamina bertugas untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan,” terangnya.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang dijalankan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda, yaitu mempertahankan bisnis yang ada dan mengembangkan bisnis rendah karbon secara bersamaan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga menekankan harapannya bahwa sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia pada tahun 2060, terutama melalui kemitraan yang dapat mempercepat target tersebut. “Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE, termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi. Kami berharap peran Pertamina dapat berimplikasi positif bagi ketahanan energi nasional dan perubahan iklim,” jelas Fadjar.
Sebagai perusahaan yang memimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua langkah ini selaras dengan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) yang diterapkan di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.