Jakarta - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) konsisten menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek operasionalnya. Konsistensi ini membuahkan prestasi, di mana PLN EPI berhasil meraih predikat Juara 1 (satu) dalam Kategori Perusahaan Non-Go Publik Non-Keuangan pada ajang Annual Report Award (ARA) 2023. Penghargaan tersebut diserahkan pada Senin (7/10) di Main Hall, Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Tema yang diangkat dalam ARA 2023 adalah "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation." Tema ini bertujuan untuk meningkatkan praktik GCG serta aspek keberlanjutan dalam perencanaan proses bisnis jangka panjang, yang dituangkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Selain itu, tema ini juga berupaya mencapai kualitas penyajian informasi dalam laporan-laporan tersebut.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menjelaskan bahwa penghargaan perdana ini menjadi bukti komitmen PLN EPI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi. "Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan berupaya dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan GCG yang baik dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting bagi perusahaan," jelas Iwan.
Penerapan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi harus disajikan secara relevan dan wajar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI, Efin R. Febriantoro, menekankan pentingnya penyajian Laporan Tahunan secara terintegrasi untuk mencerminkan kinerja perusahaan, termasuk peluang, risiko, dan tujuan jangka panjang.
"Penghargaan ini merupakan cerminan PLN EPI dalam mematuhi ketentuan keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip GCG, yang menunjukkan komitmen PLN EPI tidak hanya dalam menyajikan laporan keuangan yang sehat, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan," ungkap Efin.
Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi dan Ketua Panitia Pengarah ARA 2023, Prof. Mardiasmo, menjelaskan bahwa pelaksanaan ARA 2023 dilakukan bekerja sama dengan tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi, serta Ikatan Akuntan Indonesia.
Pada tahun 2024, ajang ini diikuti oleh 167 peserta yang terbagi dalam sepuluh kategori. Sebanyak 27 perusahaan dari berbagai sektor berhasil meraih penghargaan ARA 2023.
"Melalui ajang ini, kami mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan di masa depan dengan mengedepankan pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG) serta menerapkan prinsip GCG yang baik melalui keterbukaan informasi. Dengan demikian, kinerja bisnis perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan," tutup Mardiasmo.