JAKARTA - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Bogor Barat mulai menimbulkan efek domino terhadap sektor konstruksi.
Langkah tersebut yang dimaksudkan untuk menata ulang tata kelola tambang justru berdampak pada kelangkaan bahan material di lapangan.
Sejumlah kontraktor di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor mengaku kesulitan memperoleh bahan baku penting seperti pasir, batu, dan agregat. Kondisi ini menghambat kelancaran berbagai proyek infrastruktur publik, mulai dari jalan, jembatan, hingga saluran air.
Pelaku usaha jasa konstruksi, Rico Hermes Batlolone, mengungkapkan bahwa kelangkaan material telah menekan aktivitas di sektor ini. Menurutnya, perusahaan beton dan aspal kini terpaksa membeli bahan baku dari luar daerah dengan harga yang lebih tinggi.
Dampaknya, harga jual kepada kontraktor pun ikut melonjak, sehingga beban biaya proyek meningkat signifikan.
“Banyak pengusaha jasa konstruksi gelisah akan kelangkaan bahan alam juga pasokan beton di tambah mereka belum memiliki kepastian akan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kami berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan kontrak melalui adendum waktu dan harga agar proyek tetap berjalan,” jelas Rico.
Biaya Meningkat dan Risiko Keterlambatan Proyek
Kondisi kelangkaan bahan bangunan ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga berpotensi memperlambat penyelesaian proyek. Beberapa pelaku konstruksi bahkan khawatir pekerjaan lapangan bisa terhenti apabila pasokan material tidak segera dipulihkan.
Keterlambatan ini berisiko menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi karena dana pembangunan tidak terserap sesuai target waktu. Hal tersebut dapat menghambat realisasi pembangunan daerah yang selama ini menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain itu, beberapa proyek publik yang tengah berjalan seperti pembangunan jembatan dan perbaikan drainase rawan tertunda, mengingat sebagian besar bahan material bergantung pada pasokan tambang lokal.
Situasi ini menciptakan tekanan tambahan bagi perusahaan konstruksi yang sudah terikat kontrak kerja dengan pemerintah.
Respons Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aam Muhtarom, menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD sedang berupaya mencari jalan keluar agar proyek infrastruktur tetap dapat berlanjut.
Ia menekankan pentingnya kepastian pasokan bahan baku untuk mencegah penurunan kualitas maupun kuantitas pekerjaan di lapangan.
“Pemerintah harus memberikan kepastian pasokan bahan baku pasca penutupan tambang. Jangan sampai kebijakan ini berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan,” tegas Aam.
DPRD, lanjutnya, akan melakukan pengawasan intensif dan mendorong koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan di tingkat provinsi tidak menghambat agenda pembangunan di daerah.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan para pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas pasokan material konstruksi.
Upaya Penyesuaian dan Kebijakan Adaptif
Sementara itu, pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bogor tengah menyiapkan langkah strategis untuk menyesuaikan situasi pasca penutupan tambang.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penyesuaian kontrak proyek melalui adendum waktu dan harga, sebagaimana diusulkan oleh pelaku industri konstruksi.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa tekanan tambahan dari sisi biaya dan tenggat waktu.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memperkuat kerja sama antarwilayah guna menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dari daerah lain.
Selain solusi jangka pendek, kebijakan adaptif di sektor konstruksi juga tengah diarahkan untuk mendorong penggunaan bahan substitusi yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan tanpa ketergantungan penuh pada sumber daya tambang yang terbatas.
Prospek Pembangunan ke Depan
Meski menghadapi tantangan dalam jangka pendek, pemerintah daerah tetap menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Bogor. Sinergi antara pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci untuk menjaga kelancaran proyek dan mencegah stagnasi ekonomi lokal.
Langkah penataan tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta sektor swasta, diharapkan transisi kebijakan ini tidak menghambat progres pembangunan di wilayah Bogor.
Upaya kolaboratif akan menjadi penentu agar proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.