PLTU Cirebon Tetap Beroperasi: Pemerintah Hitung Matang Transisi Energi Nasional

PLTU Cirebon Tetap Beroperasi: Pemerintah Hitung Matang Transisi Energi Nasional

JAKARTA - Rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap kembali menjadi sorotan dalam agenda transisi energi nasional. 

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut keberlanjutan pasokan listrik. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kesiapan pembangkit pengganti yang setara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa PLTU Cirebon-1 tidak jadi masuk dalam skema pensiun dini. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek teknis dan operasional. Pemerintah menilai pendekatan yang hati-hati diperlukan agar tidak menimbulkan gangguan sistem kelistrikan.

Baca Juga

Purbaya Yudhi Sadewa Menilai Pengunduran Diri Bos OJK Dan BEI Harus Disertai Tanggung Jawab Penuh

Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen menurunkan emisi karbon dari sektor energi. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengalihkan fokus pensiun dini ke pembangkit lain yang lebih layak. Upaya ini dilakukan agar target transisi energi tetap berjalan seimbang.

PLTU Cirebon Tetap Beroperasi Sementara Waktu

PLTU Cirebon-1 sebelumnya masuk dalam pembahasan awal pensiun dini pembangkit berbasis batu bara. Namun, hasil evaluasi menunjukkan pembangkit tersebut masih memiliki usia teknis yang panjang. Teknologi yang digunakan dinilai relatif lebih efisien dibandingkan pembangkit sejenis.

Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka ruang diskusi terkait mekanisme pensiun dini. “Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 di PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi. Jadi ya nanti bagaimana mekanismenya itu kan harus disepakati antar pemerintah,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan bersifat kolektif dan lintas sektor.

Penundaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 bukan berarti kebijakan tersebut dihentikan. Pemerintah hanya menyesuaikan prioritas agar kebijakan berjalan efektif. Fokus utama tetap pada pembangkit yang paling berdampak terhadap lingkungan.

Pemerintah Hitung Matang Kesiapan Pengganti Listrik

Pemerintah menilai bahwa pensiun dini PLTU harus diiringi dengan kesiapan pembangkit pengganti. Tanpa pasokan pengganti, langkah tersebut justru berisiko bagi stabilitas energi nasional. Oleh karena itu, perhitungan kapasitas menjadi faktor utama.

Menurut Yuliot, perencanaan tidak hanya soal menghentikan operasional pembangkit lama. “Karena ini kita kan kalau early retirement itu kan juga harus melihat batasan pada saat retirement itu justru sudah ada pembangkit yang menggantikan sesuai dengan kapasitas yang ada,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kapasitas pengganti harus setara dan siap beroperasi.

Pemerintah juga menilai bahwa transisi energi membutuhkan tahapan yang jelas. Setiap pembangkit yang dipensiunkan harus digantikan oleh sumber energi yang andal. Hal ini dilakukan agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi.

Lima Belas PLTU Masuk Tahap Evaluasi Emisi

Kementerian ESDM saat ini sedang mengevaluasi sejumlah PLTU dengan emisi karbon tinggi. Sebanyak 15 PLTU telah diidentifikasi sebagai kandidat potensial untuk pensiun dini. Proses ini masih berada pada tahap kajian mendalam.

Evaluasi dilakukan dengan melihat usia pembangkit dan dampaknya terhadap lingkungan. PLTU yang lebih tua cenderung menghasilkan emisi lebih besar. Oleh sebab itu, pembangkit jenis ini dinilai lebih layak diprioritaskan.

Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur energi baru terbarukan. Keberadaan pembangkit pengganti menjadi syarat utama sebelum keputusan final diambil. Dengan begitu, kebijakan transisi tetap berjalan tanpa mengorbankan pasokan listrik.

Alternatif PLTU Lama Jadi Prioritas Penggantian

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan alasan PLTU Cirebon-1 tidak dipensiunkan lebih awal. “Ada pertimbangan teknis karena Cirebon salah satunya umurnya masih panjang, teknologinya super critical dan relatif lebih baik,” katanya. Penilaian ini menjadi dasar perubahan arah kebijakan.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap mencari alternatif pembangkit lain. PLTU yang lebih tua dinilai lebih tepat untuk masuk skema pensiun dini. Pendekatan ini dianggap lebih sejalan dengan tujuan lingkungan.

Ia juga menyebut bahwa daftar calon pengganti sedang disusun oleh pihak terkait. “Penggantinya nanti ada PLTU yang lebih tua karena banyak PLTU yang tua. Ada pipeline-nya dan PLN lagi me-list,” terang Airlangga. Pemerintah memastikan proses ini dilakukan secara bertahap dan terukur.