Bank Indonesia Perkenalkan PINISI guna Tingkatkan Pembiayaan UMKM RI

Bank Indonesia Perkenalkan PINISI guna Tingkatkan Pembiayaan UMKM RI

JAKARTA - Pelemahan penyaluran kredit UMKM menjadi perhatian serius otoritas moneter. 

Tren perlambatan yang terjadi sepanjang tahun lalu menunjukkan tantangan pemulihan sektor usaha kecil. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia menyiapkan langkah terstruktur dan terukur.

Penurunan kredit UMKM bukan hanya persoalan pertumbuhan ekonomi semata. Dampaknya berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja dan daya tahan sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan responsif dinilai semakin mendesak.

Baca Juga

Otoritas Jasa Keuangan Masukkan Enam Perusahaan Asuransi Serta Tujuh Dana Pensiun Dalam Pengawasan

Dalam konteks inilah BI Bikin PINISI Buat Dorong Kredit UMKM RI menjadi agenda strategis. Program ini diharapkan mampu memperbaiki intermediasi perbankan. Fokus utamanya adalah menghidupkan kembali pembiayaan sektor produktif.

Tekanan Pertumbuhan Kredit UMKM Sepanjang Tahun

Bank Indonesia mencatat kredit UMKM mengalami kontraksi 0,3 persen secara tahunan pada Desember 2025. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan nyata pada penyaluran pembiayaan usaha kecil. Perlambatan ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun.

Pada Juli 2025, pertumbuhan kredit UMKM masih tercatat sebesar 1,82 persen. Angka tersebut turun menjadi 1,3 persen pada Agustus 2025. Tren penurunan berlanjut hingga akhirnya mengalami kontraksi di akhir tahun.

Tekanan ini mencerminkan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Risiko pembiayaan menjadi salah satu faktor utama. Akibatnya, ruang ekspansi UMKM semakin terbatas.

Pangsa Kredit UMKM Terus Menyusut

Selain pertumbuhan yang melemah, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan juga mengalami penurunan. Pada akhir 2025, pangsanya tercatat sebesar 17,49 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pangsa kredit UMKM pada 2024 masih berada di level 19,24 persen. Bahkan pada 2023, porsinya mencapai 20,55 persen. Penurunan ini menjadi sorotan serius otoritas moneter.

Menyusutnya pangsa kredit UMKM mencerminkan berkurangnya keberpihakan pembiayaan. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan akses modal. Oleh karena itu, kebijakan korektif dinilai sangat diperlukan.

Risiko Kredit dan Tantangan Pemulihan UMKM

Sejak pandemi, sektor UMKM dinilai belum sepenuhnya pulih. Risiko kredit meningkat dan memengaruhi kepercayaan perbankan. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah yang masih tinggi.

Per Oktober 2025, nonperforming loan UMKM berada di level 4,51 persen. Angka tersebut menjadi sinyal kehati-hatian bagi bank. Kondisi ini berdampak langsung pada penyesuaian penyaluran kredit.

"Peningkatan risiko kredit di UMKM sehingga dari sisi bank harus menyesuaikan lending appetite-nya," papar Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis. Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan struktural pembiayaan UMKM. Bank pun cenderung menahan ekspansi kredit.

Program PINISI Dorong Intermediasi Kredit

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menginisiasi Program Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI. Program ini dirancang untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Fokusnya adalah mendorong penyaluran kredit yang lebih efektif.

"PINISI percepatan intermediasi Indonesia. Kami mencoba melakukan berbagai program di dalam PINISI, tekniknya sedang kami bicarakan," kata Alexander. Program ini melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Tujuannya mempertemukan permintaan dan penyaluran kredit.

PINISI mencakup penguatan kebijakan makroprudensial dan debottlenecking pembiayaan sektor prioritas. BI juga membangun sinergi lintas lembaga serta meningkatkan optimisme pelaku usaha. Pelaksanaannya dirancang bertahap hingga akhir 2026.