Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Bogor di Bawah Rudy Susmanto

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Bogor di Bawah Rudy Susmanto

JAKARTA - Setahun setelah menjabat sebagai Bupati Bogor, Rudy Susmanto berhasil membawa Kabupaten Bogor meraih prestasi penting dalam pengelolaan pemerintahan. 

Di bawah kepemimpinannya, Rudy fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang menghasilkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Capaian ini menjadi bukti nyata dari upaya keras pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Baca Juga

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Terbaru Simak Besaran Cicilan Serta Syarat Dan Prosedur Pengajuannya

Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Salah satu fokus utama dalam pembenahan pemerintahan yang dilakukan oleh Rudy Susmanto adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pencapaian opini WTP tersebut diperoleh melalui penguatan sistem pengendalian internal serta konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Ajat menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan bukan hanya soal pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga tentang pencapaian yang lebih tinggi dalam hal akuntabilitas. Hal ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam manajemen keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2025. 

Selain itu, pembenahan ini juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan seluruh proses berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penguatan Birokrasi dan Pelayanan Publik

Selain pengelolaan keuangan, pembenahan tata kelola pemerintahan juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Rudy Susmanto mengakui pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya agar pelayanan publik lebih efektif dan profesional. 

Oleh karena itu, pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor mengangkat lebih dari 3.300 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahap pertama dan hampir 250 orang pada tahap kedua. Tidak hanya itu, sekitar 9.700 PPPK paruh waktu juga ditambah untuk memperkuat sektor-sektor strategis dalam pelayanan publik.

Menurut Ajat Rochmat Jatnika, penambahan jumlah aparatur ini sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dengan penambahan tenaga kerja ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, baik di pusat kota maupun di daerah yang lebih terpencil.

Penguatan birokrasi ini juga diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang lebih bersih dan profesional, yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan baik. Dengan adanya aparatur yang lebih terlatih dan kompeten, pelayanan publik pun akan lebih terorganisir dengan baik dan lebih cepat tanggap terhadap berbagai masalah yang muncul.

Percepatan Digitalisasi Pemerintahan di Kabupaten Bogor

Selain perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto juga melakukan percepatan digitalisasi di seluruh lini pemerintahan. 

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penguatan jaringan intrapemerintah yang kini sudah mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, termasuk wilayah paling terpencil sekalipun, seperti Cariu dan Jasinga.

Digitalisasi pemerintahan ini memungkinkan proses administrasi dan komunikasi antarinstansi pemerintah menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adanya jaringan yang lebih kuat, setiap kecamatan dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. 

Hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih akurat kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah dengan akses terbatas.

Digitalisasi juga mempermudah sistem pengawasan dan akuntabilitas, karena segala bentuk pengelolaan data dapat dilakukan secara real-time dan transparan. Pemerintah Kabupaten Bogor pun semakin memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tata Kelola yang Kuat Sebagai Fondasi Pembangunan

Secara keseluruhan, pembenahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi menjadi fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan lainnya. 

Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa tata kelola yang baik merupakan dasar yang sangat penting untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan adanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan efisien, diharapkan berbagai program pembangunan yang ada dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor. 

Tidak hanya dalam aspek pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga dalam sektor-sektor lain yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tata kelola yang kuat akan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan dalam pembenahan tata kelola pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola pemerintahannya dengan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.