Menhub Prediksi Hampir 144 Juta Pemudik Lebaran 2026

Menhub Prediksi Hampir 144 Juta Pemudik Lebaran 2026

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memberikan perkiraan mengenai arus mudik Lebaran 2026, dengan total sekitar 144 juta orang yang diprediksi akan melakukan perjalanan untuk merayakan Idul Fitri 1447 H. 

Angka tersebut berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. 

Namun, Dudy juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan angka tersebut dapat melampaui prediksi, mengingat tahun lalu survei menunjukkan angka 146 juta, yang kemudian tercatat mencapai 154 juta pemudik pada kenyataannya.

Baca Juga

Waspada Penglihatan Kabur Selama Puasa, Ini Penyebab dan Solusinya

Dudy menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat, 20 Februari 2026.

"Kami melakukan survei, ada 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Namun, kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei 146 juta, realisasinya mencapai 154 juta," ujar Dudy.

Posko Angkutan Lebaran dan Langkah Antisipasi

Sebagai bagian dari persiapan, posko angkutan Lebaran akan mulai beroperasi pada 13 hingga 29 Maret 2026. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi untuk mengatur segala aspek transportasi yang meliputi moda darat, laut, udara, dan kereta api. 

Dudy menjelaskan bahwa langkah-langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan pemudik.

Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional angkutan barang, khususnya kendaraan dengan sumbu tiga ke atas, yang akan dibatasi operasionalnya kecuali untuk pengangkutan bahan pokok, bahan bakar minyak, serta kebutuhan penting lainnya. Langkah ini diambil sesuai dengan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus mudik.

Selain itu, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Polri untuk menerapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow (arus lalu lintas berlawanan arah), sistem satu arah, dan penerapan ganjil genap di ruas tol yang rawan kemacetan. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar pergerakan pemudik yang akan melintasi jalan-jalan utama di Indonesia.

Kebijakan Work From Anywhere dan Pengaturan Arus Mudik

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement yang akan diberlakukan pada 16–17 Maret 2026 untuk arus mudik dan pada 25–26 Maret 2026 untuk arus balik. 

Kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dudy Purwagandhi berharap kebijakan ini dapat membantu mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak terkonsentrasi pada tanggal-tanggal tertentu, yang pada gilirannya akan menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pemudik. 

Dengan adanya kebijakan fleksibilitas kerja, diharapkan pemudik tidak hanya bepergian pada hari-hari puncak, tetapi dapat memilih waktu yang lebih fleksibel, mengurangi kepadatan pada titik-titik tertentu, dan memperlancar proses mudik secara keseluruhan.

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Jawa Timur

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga mengungkapkan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran di wilayahnya berjalan dengan aman dan lancar. 

Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan seluruh aspek angkutan Lebaran yang melibatkan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

“Yang jelas, kita membangun sinergi sedetail mungkin untuk memastikan angkutan Lebaran darat, laut, udara, kereta api maupun tol berjalan aman, lancar, selamat, dan tentunya membahagiakan masyarakat,” kata Khofifah.

Sebagai provinsi yang memiliki banyak jalur utama bagi para pemudik, terutama di daerah Jawa Timur, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta stakeholder terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan logistik dan transportasi selama masa Lebaran.

Dengan mempersiapkan berbagai langkah antisipasi tersebut, pemerintah berharap dapat meminimalkan gangguan yang biasanya terjadi pada saat puncak arus mudik. Kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran perjalanan dan menjaga keselamatan para pemudik.