Stok Beras Capai 5,33 Juta Ton, Bapanas Pastikan Harga Pangan Aman
JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan jaminan bahwa pergerakan harga pangan di dalam negeri masih berada dalam kondisi yang terkontrol dengan baik, kendati situasi internasional tengah dibayangi oleh gejolak inflasi pangan dan ketidakpastian global.
Sampai dengan periode ini, akumulasi cadangan beras pemerintah (CBP) yang berada di bawah pengelolaan Perum Bulog dilaporkan sudah menyentuh angka 5,33 juta ton.
Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, mengungkapkan bahwa total cadangan tersebut mengukir rekor paling tinggi dalam sejarah pembukuan pangan domestik sekaligus menjadi indikator semakin kokohnya kedaulatan pangan yang dimiliki Indonesia.
"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," ujar Yudhi dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari berita sumber, dikutip Jum'at, 12 Juni 2026.
Menurut pandangannya, volume beras yang kini mengendap di dalam fasilitas pergudangan Bulog merupakan buah dari konsistensi pemerintah dalam memperkokoh cadangan pangan sebagai alat untuk menyeimbangkan pasokan serta harga di pasar.
"Angka cadangan beras pemerintah kami yang dikelola Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton. Itu adalah prestasi luar biasa dari kami semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bukan sekadar menumpuk pasokan pangan, Bapanas juga menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.
Satuan tugas lintas sektor ini mengintegrasikan peran bermacam kementerian, lembaga, jajaran pemerintah daerah, hingga institusi penegak hukum.
Yudhi memaparkan, tim satgas ini memegang mandat untuk melacak sekaligus menguji kebenaran atas indikasi tindakan pelanggaran terkait ketetapan Harga Acuan Pemerintah (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), kriteria mutu, sampai kelaikan aspek keamanan pangan.
Di aspek yang berbeda, pihak otoritas terus memperluas jangkauan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang difungsikan sebagai langkah konkret untuk meredam gejolak harga di lini konsumen.
Tercatat sampai tanggal 8 Juni 2026, agenda pasar murah ini telah dilaksanakan sebanyak 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.
"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," kata Yudhi sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pihak Bapanas berpendapat bahwa faktor kecukupan pasokan serta keterjangkauan daya beli adalah dua elemen krusial yang saling bertaut dalam misi menstabilkan harga sekaligus memproteksi kemampuan belanja publik.
"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tuturnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di pihak lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali memberikan penegasan bahwa upaya menekan laju inflasi pangan tidak semata-mata mengejar kestabilan harga dalam jangka pendek.
Dirinya menilai, deretan program yang tengah digulirkan pemerintah diproyeksikan pula untuk mengonstruksi ekosistem pangan nasional yang jauh lebih kuat dalam menyongsong dinamika di masa mendatang.
"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," kata Ricky sebagaimana dilansir dari berita sumber.
