Realisasi Transfer ke Daerah Naik, Tapi Belanja Pemda Melambat
JAKARTA - Pemerintah pusat mencatat kinerja positif dalam penyaluran transfer ke daerah (TKD) sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi TKD hingga 30 September 2025 mencapai Rp644,9 triliun, atau 74,2 persen dari pagu anggaran pasca Instruksi Presiden (Inpres).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp635,6 triliun, menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam penyaluran dana ke daerah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kenaikan ini mencerminkan perbaikan dari sisi administrasi dan pemenuhan persyaratan pencairan dana oleh pemerintah daerah.
Baca JugaBCA Hadirkan Magang Bakti 2025, Siapkan Generasi Muda Profesional
“Transfer ke daerah bisa dilihat sampai dengan 30 September telah ditransfer Rp644,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir September itu Rp635,6 triliun. Jadi tahun ini transfernya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa.
Dana Transfer Naik, Realisasi Belanja Daerah Justru Turun
Meski penyaluran dana dari pusat menunjukkan peningkatan, realisasi belanja pemerintah daerah justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan Kemenkeu, belanja pegawai pemerintah daerah hingga akhir September 2025 tercatat Rp310,8 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan Rp313,1 triliun pada periode yang sama tahun 2024.
Komponen belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan cukup signifikan, yakni dari Rp219,7 triliun pada 2024 menjadi Rp196,6 triliun di tahun ini.
Kondisi serupa terjadi pada belanja modal, yang merosot dari Rp84,7 triliun menjadi hanya Rp58,2 triliun. Sementara itu, belanja lainnya juga menurun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.
“Kami mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian, dan mendorong pertumbuhan,” kata Suahasil.
Penurunan serapan anggaran tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat TKD merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pemerataan ekonomi di daerah.
Transisi Kepemimpinan Daerah dan Efisiensi Jadi Kendala
Suahasil menjelaskan bahwa perlambatan realisasi belanja daerah pada 2025 disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya transisi kepemimpinan daerah yang terjadi di sejumlah wilayah. Proses pergantian kepala daerah ini dinilai berpengaruh terhadap ritme penyerapan anggaran di lapangan.
Kedua, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi fiskal nasional tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan stabilitas makroekonomi.
“Kita memahami ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini,” jelas Suahasil.
Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian besar daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, terutama untuk proyek fisik dan kegiatan berskala besar.
Dana Pemda Menumpuk di Bank, Realisasi Lambat
Selain rendahnya realisasi belanja, Kementerian Keuangan juga menyoroti tingginya simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan. Berdasarkan data per akhir Agustus 2025, jumlah dana yang tersimpan di rekening kas umum daerah mencapai Rp233,1 triliun.
Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan Rp192,6 triliun pada Agustus tahun lalu.
“Dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahkan di atas tahun lalu, kita lihat bahwa dana Pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk. Dan kalau angka akhir Agustus 2025, angka dana Pemda di rekening kas umum daerah itu Rp233,1 triliun,” jelas Suahasil.
Fenomena penumpukan dana di perbankan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran lebih cepat, banyak daerah belum memanfaatkannya untuk kegiatan produktif.
Kondisi ini berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal justru mengendap tanpa dampak langsung ke masyarakat.
Dorongan Pemerintah untuk Percepatan Belanja
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan belanja daerah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah.
Kemenkeu juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mempercepat proses lelang proyek, penyusunan dokumen perencanaan, serta pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Penyerapan anggaran yang cepat dan tepat diyakini akan memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Selain itu, belanja daerah juga berperan penting dalam memperkuat sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kinerja Fiskal Daerah Jadi Sorotan
Meski penyaluran TKD terus meningkat, tantangan terbesar masih terletak pada efektivitas penggunaan anggaran di tingkat daerah. Pemerintah pusat mencatat bahwa sebagian daerah masih menghadapi kendala administratif dan perencanaan yang menyebabkan keterlambatan realisasi belanja.
Kemenkeu menilai, optimalisasi belanja daerah merupakan kunci utama dalam memperkuat kinerja fiskal nasional, terutama di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Dengan realisasi transfer yang sudah mencapai lebih dari 74 persen dari pagu, fokus pemerintah kini beralih ke percepatan belanja yang berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat.
Kesimpulan
Kenaikan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp644,9 triliun hingga September 2025 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat hubungan keuangan pusat dan daerah.
Namun, tantangan masih besar di sisi serapan anggaran, di mana banyak pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan dana yang diterima.
Melalui upaya percepatan belanja dan efisiensi kebijakan, pemerintah berharap seluruh daerah dapat lebih cepat menyalurkan anggaran untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Rekomendasi
