Restitusi Pajak Jadi Penyebab Turunnya Penerimaan Negara
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak bersih hingga September 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kondisi ini bukan disebabkan oleh melemahnya kinerja penerimaan, melainkan karena meningkatnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi kepada wajib pajak.
Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Oktober 2025, penerimaan pajak neto tercatat sebesar Rp 1.295,28 triliun. Angka ini turun 3,2% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,86 triliun.
Baca Juga
Meski demikian, secara bulanan (month-to-month/MtM), penerimaan pajak pada September justru meningkat 1%, yakni dari Rp 145,4 triliun pada Agustus menjadi Rp 159,8 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak bersih bukan disebabkan oleh lesunya kegiatan ekonomi, tetapi karena meningkatnya restitusi pajak pada tahun berjalan.
Menurutnya, restitusi merupakan mekanisme yang normal dalam sistem perpajakan dan justru menjadi indikator positif dalam menjaga kepercayaan wajib pajak.
“Angka neto tahun ini Rp 1.295,28 triliun, masih di bawah angka penerimaan pajak neto tahun lalu, Rp 1.354,86 triliun. Salah satu sebabnya adalah tahun ini terjadi peningkatan restitusi pajak,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Restitusi pajak sendiri merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
Kondisi ini biasanya terjadi ketika wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, membayar pajak lebih dari yang seharusnya dibebankan. Pemerintah kemudian mengembalikan selisih pembayaran tersebut kepada wajib pajak.
Suahasil menambahkan bahwa dana hasil restitusi yang dikembalikan kepada masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mendorong perputaran uang di perekonomian nasional.
Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat konsumsi dan investasi di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Kita berharap dengan uang beredar, itu termasuk yang berasal dari restitusi pajak, telah membantu gerak ekonomi kita selama ini,” katanya.
Jika ditelusuri lebih dalam, kinerja masing-masing jenis pajak menunjukkan variasi yang berbeda. Pajak Penghasilan (PPh) Badan tercatat sebesar Rp 215,10 triliun, turun 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini kemungkinan berkaitan dengan restitusi yang lebih besar pada sektor-sektor tertentu, khususnya perusahaan yang mengalami penyesuaian pembayaran pajak di tengah fluktuasi aktivitas ekonomi.
Sementara itu, PPh Orang Pribadi justru mencatat kenaikan signifikan. Hingga September, penerimaannya mencapai Rp 16,82 triliun, tumbuh 39,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini menunjukkan kepatuhan individu dalam membayar pajak masih terjaga, sekaligus menjadi sinyal positif bagi potensi basis pajak domestik di masa mendatang.
Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), realisasi mencapai Rp 474,44 triliun, turun 13,2% dibandingkan tahun lalu.
Penurunan ini diperkirakan masih berkaitan dengan restitusi PPN kepada sektor usaha yang melakukan ekspor atau memiliki kelebihan pembayaran pajak masukan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru naik 17,6%, dengan realisasi sebesar Rp 19,50 triliun.
Jika dilihat dari sisi penerimaan pajak bruto atau total penerimaan sebelum dikurangi restitusi, kinerja perpajakan nasional sebenarnya menunjukkan peningkatan.
Hingga September 2025, penerimaan pajak bruto mencapai Rp 1.619,20 triliun, naik dari Rp 1.588,21 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, secara keseluruhan aktivitas ekonomi dan pembayaran pajak masih tumbuh positif.
“Ini yang akan kita pantau terus dan moga-moga makin menuju ke belakang, realisasinya makin baik dan realisasi brutonya juga akan meningkat,” tutur Suahasil.
Kementerian Keuangan menilai bahwa pergerakan ini masih sesuai dengan pola historis, di mana restitusi pajak biasanya meningkat menjelang akhir tahun fiskal.
Pemerintah juga memastikan bahwa peningkatan restitusi tidak akan mengganggu target penerimaan negara secara keseluruhan karena secara simultan penerimaan bruto tetap mengalami pertumbuhan.
Kinerja perpajakan hingga September 2025 mencerminkan kondisi fiskal yang tetap terjaga meskipun ada penyesuaian pada sisi neto. Pemerintah optimistis penerimaan akan kembali menguat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada kuartal IV serta penyesuaian sejumlah kebijakan pajak yang masih berlangsung.
Di sisi lain, peningkatan restitusi dianggap sebagai langkah yang memperkuat kredibilitas sistem perpajakan nasional. Dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha.
Langkah ini juga dapat mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, penurunan penerimaan pajak neto bukanlah sinyal melemahnya ekonomi, melainkan hasil dari sistem perpajakan yang semakin transparan dan akuntabel.
Peningkatan restitusi menandakan adanya sirkulasi uang yang kembali ke masyarakat, yang pada akhirnya turut menopang daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
