JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan keterbukaan informasi publik melalui transformasi tata kelola informasi yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif ADHI dalam rangkaian kegiatan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Human Capital & Legal ADHI, Ki Syahgolang Permata, sebagai representasi komitmen perusahaan dalam penguatan prinsip keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
Sebagai bagian dari transformasi tata kelola informasi, ADHI terus meningkatkan kesiapan internal melalui digitalisasi sistem penyediaan informasi yang terpusat, sehingga akses informasi bagi masyarakat dapat dilakukan secara real-time, konsisten, dan sesuai dengan standar layanan publik. Selain itu, ADHI juga memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi platform ELISA (Electronic Integrated Supply Chain Management ADHI) sebagai kanal resmi informasi berbasis digital.
Dalam implementasinya, ADHI memastikan layanan informasi publik berjalan secara inklusif dengan memberikan akses setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penerapan keterbukaan informasi juga diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan melalui peningkatan koordinasi lintas fungsi, kolaborasi aktif dengan lembaga pengawas informasi, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan kualitas layanan publik yang lebih baik.
“Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik dan edukasi masyarakat mengenai peran ADHI sebagai kontraktor nasional yang membangun infrastruktur strategis. ADHI berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik,” ujar Ki Syahgolang, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik serta fondasi kepercayaan publik.
Dengan langkah ini, ADHI menunjukkan kesiapan dan kesungguhan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) dan penyelenggaraan informasi publik yang profesional sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
Sebagai salah satu perusahaan konstruksi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, ADHI Karya berkomitmen untuk memperkuat inovasi dan kualitas layanan informasi publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat jangka panjang dalam ekosistem tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.