Ponakan Prabowo Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur BI
JAKARTA - Isu pengisian posisi strategis di Bank Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukan sejumlah nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Salah satu nama yang mengemuka adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Pengajuan ini menandai dimulainya proses seleksi resmi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di parlemen, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Langkah pemerintah ini tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif biasa, tetapi juga menjadi perhatian karena latar belakang dan relasi keluarga yang melekat pada salah satu calon.
Baca Juga
Thomas Djiwandono diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai pertimbangan di balik pengusulan tersebut, terutama mengingat posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter nasional.
Proses Pengajuan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI. Usulan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung.
Proses ini merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang harus dijalankan pemerintah ketika terjadi pengunduran diri pejabat tinggi di Bank Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengajuan calon Deputi Gubernur BI bermula dari adanya surat pengunduran diri yang disampaikan oleh pejabat sebelumnya.
Setelah itu, pemerintah wajib menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi dan pengajuan nama kepada DPR untuk menjalani tahapan fit and proper test.
"Berkenaan dengan Deputi Gubernur BI, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur (Juda Agung) yang kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan," beber Prasetyo.
Tahapan ini menjadi krusial karena DPR memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan, kompetensi, serta integritas para calon sebelum memberikan persetujuan akhir.
Istana Menanggapi Sorotan Publik
Nama Thomas Djiwandono dalam daftar calon Deputi Gubernur BI menarik perhatian luas karena hubungan keluarganya dengan Presiden. Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pengusulan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan tertentu. Namun, pihak Istana tidak merinci secara detail alasan yang melatarbelakangi pemilihan Thomas sebagai salah satu kandidat.
"Ya, ada alasan tertentu lah," ungkap Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menyadari sorotan publik, tetapi tetap menekankan bahwa setiap keputusan memiliki landasan yang tidak semata-mata bersifat personal. Istana juga menegaskan bahwa fokus tidak hanya tertuju pada satu nama, melainkan pada keseluruhan calon yang diusulkan.
"Kan ada beberapa nama masa fokusnya ke situ. Kan dia (Tommy) salah satunya kan," jelasnya.
Dengan pernyataan ini, pemerintah berupaya menegaskan bahwa proses seleksi berjalan sesuai prosedur dan melibatkan lebih dari satu kandidat.
Daftar Nama Calon Yang Diajukan Ke DPR
Selain Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo juga mengajukan dua nama lain sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kedua nama tersebut adalah Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Ketiganya masuk dalam daftar resmi yang diserahkan kepada DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengajuan tiga nama ini merupakan bentuk kepatuhan pemerintah terhadap mekanisme seleksi yang berlaku. Dengan adanya lebih dari satu calon, DPR memiliki ruang untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap masing-masing kandidat berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan visi kebijakan moneter.
Sebagai informasi tambahan, Thomas Djiwandono bukan lagi anggota partai politik. Hal ini turut menjadi catatan dalam proses seleksi, mengingat independensi Bank Indonesia merupakan prinsip utama dalam menjaga kredibilitas lembaga tersebut.
Ketiga calon ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebijakan moneter ke depan, termasuk stabilitas nilai tukar, inflasi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Mekanisme Uji Kelayakan Dan Kepatutan
Tahap berikutnya setelah pengajuan nama adalah pelaksanaan fit and proper test oleh DPR RI. Dalam tahapan ini, masing-masing calon Deputi Gubernur BI akan dimintai penjelasan mengenai pandangan, strategi, serta kesiapan mereka dalam menjalankan tugas di bank sentral.
Proses ini menjadi penentu apakah calon yang diajukan layak untuk menduduki jabatan strategis tersebut. DPR memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak calon yang diusulkan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Meskipun salah satu calon memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, mekanisme ini diharapkan menjadi filter objektif untuk memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang dapat mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Dengan dimulainya proses ini, publik kini menunggu hasil penilaian DPR yang akan menentukan arah kepemimpinan Bank Indonesia ke depan, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola kelembagaan yang baik.
Rekomendasi
