Pemerintah Terus Matangkan Proses Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara

Pemerintah Terus Matangkan Proses Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara

JAKARTA - Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara masih terus berjalan. 

Pemerintah memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur dan hati-hati. Fokus utama diarahkan pada kesiapan lembaga serta sumber daya manusia yang terlibat.

Pemindahan ini mencakup PNS dan PPPK dari berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah menilai proses ini memerlukan penyesuaian menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi terus diperkuat.

Baca Juga

Menhan Sjamsoeddin Soroti Pentingnya Peran BSSN Dalam Pertahanan Digital Nasional

Kabar terbaru disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Informasi ini menjawab berbagai pertanyaan publik terkait kepastian pemindahan. Prosesnya kini telah memasuki tahap penapisan awal.

Tahap Penapisan ASN Mulai Dilakukan

Pemerintah telah melakukan penyaringan awal terhadap ASN yang akan dipindahkan. Penapisan ini dilakukan pada masing-masing kementerian dan lembaga. Proses tersebut terus dikoordinasikan dengan Otoritas IKN.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa koordinasi berjalan rutin. Pemerintah memastikan hanya ASN yang sesuai kebutuhan yang dipindahkan. Langkah ini bertujuan menjaga efektivitas pelayanan publik.

“Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus,” ujar Rini. Pernyataan ini menegaskan kesiapan administratif pemerintah. Proses seleksi dilakukan secara bertahap dan terencana.

Jumlah ASN Mengacu Regulasi yang Berlaku

Jumlah ASN yang akan dipindahkan telah tercantum dalam regulasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Dalam beleid tersebut, target pemindahan ASN telah ditetapkan. IKN diproyeksikan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Jumlah ASN yang direncanakan bertugas mencapai 1.700 hingga 4.100 orang.

Meski begitu, angka tersebut masih akan dihitung ulang. Pemerintah menilai perlu penyesuaian dengan kondisi aktual. Perhitungan ulang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Inikan karena Perpres 79 itu sudah menyebutkan beberapa angka, tapi tentunya kami harus perhitungkan lagi,” kata Rini. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan kebutuhan riil. Proses ini memastikan pemindahan berjalan efektif.

Koordinasi Antar Lembaga Terus Berjalan

Pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Setiap instansi diminta meninjau kembali pegawai yang memungkinkan dipindahkan. Penyesuaian dilakukan sesuai struktur dan fungsi organisasi.

Rini menjelaskan bahwa perubahan jumlah kementerian turut memengaruhi perhitungan. Beberapa kementerian mengalami penambahan struktur organisasi. Kondisi ini menuntut penyesuaian kembali kebutuhan ASN.

“Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa Kementerian yang dulu kan 34 ke 48,” ujar Rini. Ia menegaskan setiap lembaga harus menghitung ulang kebutuhan pegawainya. Koordinasi ini dilakukan secara berkelanjutan.

Langkah ini dianggap penting untuk menghindari kekosongan layanan. Pemerintah tidak ingin pemindahan mengganggu kinerja birokrasi. Oleh karena itu, seleksi dilakukan dengan pertimbangan matang.

Riwayat Penundaan Pemindahan ASN

Wacana pemindahan ASN telah muncul sejak awal pembangunan IKN. Rencana ini pertama kali digaungkan pada 2019. Sejak saat itu, jadwal pemindahan beberapa kali mengalami perubahan.

Pada awalnya, pemindahan direncanakan berlangsung bertahap. Target awal ditetapkan pada Juli hingga November 2024. Rencana ini sejalan dengan agenda perayaan nasional di IKN.

Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan. Pemerintah kemudian mengumumkan penundaan ke September 2024. Penyesuaian dilakukan setelah rangkaian peringatan 17 Agustus.

Selanjutnya, pemindahan kembali diundur ke Januari 2025. Penundaan ini terjadi seiring pergantian pemerintahan. Penyelesaian Keputusan Presiden juga menjadi pertimbangan utama.

Transisi Pemerintahan Jadi Pertimbangan

Sempat beredar kabar pemindahan ASN akan dilakukan April 2025. Jadwal tersebut disebutkan setelah perayaan Lebaran. Namun, kepastian tersebut belum dapat ditetapkan.

Menteri PANRB kemudian mengirimkan surat pemberitahuan. Surat tersebut berisi penundaan pemindahan ASN hingga waktu yang belum ditentukan. Alasan utamanya adalah proses transisi pemerintahan.

Penundaan ini bertujuan menjaga stabilitas birokrasi. Pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan berjalan sinkron. Transisi dilakukan tanpa mengganggu pelayanan publik. Meski tertunda, komitmen pemindahan ASN tetap ada. Pemerintah memastikan proses ini tidak dibatalkan. Seluruh tahapan akan dilanjutkan sesuai kesiapan.

Fokus Pemerintah pada Kesiapan Menyeluruh

Pemerintah menekankan kesiapan sebagai faktor utama. Infrastruktur, hunian, dan fasilitas pendukung menjadi perhatian. Kesiapan ASN juga menjadi pertimbangan penting.

Pemindahan ASN bukan sekadar relokasi fisik. Proses ini mencakup adaptasi lingkungan kerja dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah memilih langkah bertahap.

Dengan perencanaan matang, pemindahan diharapkan berjalan lancar. ASN dapat bekerja optimal di lingkungan baru. Tujuan akhir adalah mendukung fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan.