Menaker Dorong Hubungan Industrial Kolaboratif Demi Produktivitas Nasional
JAKARTA - Hubungan industrial di Indonesia tengah diarahkan menuju babak baru yang lebih konstruktif. Pemerintah menilai, dinamika ketenagakerjaan tidak lagi relevan jika terus dibingkai dalam relasi yang saling menekan antara pekerja dan pengusaha.
Di tengah tantangan produktivitas dan daya saing industri, dibutuhkan pendekatan yang mampu menguntungkan semua pihak secara bersamaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya transformasi pola hubungan industrial menjadi lebih kolaboratif. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian istilah, melainkan pergeseran paradigma yang menempatkan pekerja dan pemberi kerja sebagai mitra strategis.
Baca Juga
Melalui ekosistem kerja yang saling mendukung, diharapkan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja ikut meningkat.
Arah Baru Hubungan Industrial Nasional
Menaker Yassierli mendorong peralihan hubungan industrial dari pola yang bersifat konfrontatif menuju model kerja sama yang saling menguntungkan. Ia menyebut peralihan ini sebagai langkah dari negative-sum game menuju positive-sum game atau ekosistem kolaboratif.
"Peralihan hubungan industrial dari pola negative-sum game menuju positive-sum game atau ekosistem kolaboratif yang membuat perusahaan tumbuh dan pekerja sejahtera secara bersamaan dengan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagai kunci," kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Yassierli, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja, tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas.
Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dapat meningkat dan manfaatnya dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat.
Ia menilai, hubungan industrial yang sehat harus mampu menjawab tantangan perubahan dunia kerja, termasuk tuntutan efisiensi, inovasi, dan daya saing global. Tanpa kolaborasi yang kuat, potensi konflik akan terus membayangi dan justru menghambat pertumbuhan industri nasional.
Risiko Pola Hubungan Tidak Sehat
Dalam penjelasannya, Yassierli menguraikan bahwa negative-sum game terjadi ketika relasi antara pekerja atau buruh dan pengusaha berjalan tidak sehat. Dalam kondisi tersebut, kedua belah pihak sama-sama kehilangan nilai dan kesejahteraan.
Ia mencontohkan mogok kerja yang berlangsung berkepanjangan atau kebijakan efisiensi perusahaan yang dilakukan secara ekstrem. Situasi semacam ini, menurutnya, dapat menggerus kepercayaan dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.
Kondisi hubungan industrial yang tidak harmonis pada akhirnya berdampak langsung pada produktivitas. Ketika kepercayaan melemah, kinerja perusahaan ikut menurun dan kerugian menjadi tanggungan bersama. Dalam jangka panjang, pola hubungan semacam ini berpotensi memperburuk iklim investasi dan memperlemah daya saing industri nasional.
Oleh karena itu, Yassierli menilai perlu adanya perubahan mendasar dalam cara pandang seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Relasi yang dibangun atas dasar saling curiga dan tarik-menarik kepentingan tidak lagi relevan di tengah tuntutan ekonomi modern yang menekankan kolaborasi.
Kolaborasi Sebagai Kunci Produktivitas
Sebaliknya, dalam konsep positive-sum game, pekerja dan pengusaha membangun hubungan kerja yang kolaboratif. Model ini menempatkan produktivitas dan kesejahteraan sebagai tujuan bersama, bukan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berperan memastikan kebutuhan hidup pekerja terpenuhi, tetapi juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, hasil yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan dapat dinikmati secara bersama-sama.
"Target utamanya adalah menciptakan ekosistem kerja yang produktif, sejahtera, dan kompetitif," kata Yassierli.
Dalam kerangka ini, peningkatan keterampilan pekerja dipandang sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia kompeten akan lebih adaptif terhadap perubahan, sementara pekerja memperoleh peluang pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan.
Kolaborasi juga membuka ruang dialog yang lebih sehat antara manajemen dan pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, potensi konflik dapat ditekan dan keputusan strategis perusahaan dapat dijalankan dengan dukungan seluruh pihak.
Peran Strategis Perjanjian Kerja Bersama
Dalam model hubungan industrial kolaboratif, Yassierli menilai Perjanjian Kerja Bersama memiliki peran strategis. PKB berfungsi sebagai pedoman bersama yang memperjelas hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, sekaligus menjadi rujukan dalam membangun dialog dan kepastian hubungan kerja.
Adapun PKB adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan hubungan kerja di perusahaan.
Sampai November 2025, tercatat sebanyak 16.161 perusahaan telah melaporkan memiliki PKB melalui aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesepakatan kerja yang jelas dan transparan.
"PKB dianggap bukan sekadar dokumen formal, melainkan pedoman bersama yang melindungi hak pekerja dan memberikan kepastian bagi perusahaan," ujar Yassierli.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun kerangka kerja untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu membangun ekosistem hubungan industrial yang lebih transformatif.
Menurutnya, jika hubungan industrial yang transformatif dapat terwujud secara luas, industri nasional akan berkembang lebih kuat dan berkelanjutan.
Rekomendasi
