BGN Targetkan Pembangunan 33 Ribu Dapur MBG Tahun 2026
JAKARTA - Pemerintah terus memacu pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu agenda strategis nasional. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendukung di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang kini disiapkan adalah pembangunan dapur-dapur layanan pemenuhan gizi yang menjadi tulang punggung operasional program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada tahun 2026. Dapur-dapur ini akan berperan sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi gratis bagi penerima manfaat di seluruh daerah.
Baca JugaMenhan Sjamsoeddin Soroti Pentingnya Peran BSSN Dalam Pertahanan Digital Nasional
Target ambisius tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program.
Percepatan Infrastruktur Dapur Gizi Nasional
Dalam keterangannya, Dadan menjelaskan bahwa pembangunan SPPG akan dilakukan secara masif dan terencana. Fokus utama diarahkan pada wilayah aglomerasi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Pemerintah menilai ketersediaan dapur MBG menjadi kunci agar program makan bergizi gratis dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.
"Kami targetkan di 2026 ini ada minimal 27.000 SPPG aglomerasi, ditambah dengan 8.558 di daerah terpencil. Jadi total akan ada sekitar 33.000 SPPG," tutur Dadan.
Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mencakup fisik dapur, tetapi juga sistem pendukung seperti logistik, distribusi, serta pengawasan mutu makanan.
Pemerintah berharap dengan jumlah dapur yang memadai, proses penyediaan makanan bergizi dapat berlangsung lebih efisien dan menjangkau masyarakat secara merata.
Menjangkau Penerima Manfaat Lebih Luas
Target pembangunan puluhan ribu dapur MBG tersebut sejalan dengan sasaran besar program makan bergizi gratis yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara nasional, mulai dari anak-anak hingga kelompok dewasa tertentu.
Dadan menuturkan bahwa pembangunan SPPG akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya lembaga pendidikan yang belum terdata secara lengkap. Pesantren menjadi salah satu contoh institusi yang membutuhkan pendataan lebih lanjut agar dapat terintegrasi dalam program MBG.
"Kita akan lihat perkembangannya karena setelah dicek detail, banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama. Tahun ini juga ada tambahan guru dan tenaga kependidikan," tuturnya.
Dengan pembaruan data yang lebih akurat, pemerintah berharap tidak ada lembaga pendidikan atau komunitas yang terlewat dari jangkauan layanan makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keadilan akses bagi seluruh penerima manfaat.
Fokus Pada Kelompok Rentan dan Keluarga
Selain peserta didik, program makan bergizi gratis juga menyasar kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kelompok ini dinilai memiliki kebutuhan gizi yang sangat penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal.
Namun, Dadan mengakui bahwa hingga kini masih terdapat banyak penerima dari kelompok tersebut yang belum tercatat dalam data kependudukan. Kondisi ini berpotensi menghambat penyaluran manfaat secara merata jika tidak segera ditangani.
"Oleh sebab itu, BGN bakal mengecek satu persatu data agar tidak ada satupun dari penerima manfaat yang mengatakan belum menerima MBG," ucap Dadan.
Ia menegaskan bahwa verifikasi data akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap intervensi gizi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga.
Dukungan Anggaran dan Tantangan Pelaksanaan
Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2026, anggaran MBG direncanakan mencapai Rp 335 triliun. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Lonjakan anggaran tersebut mencerminkan skala dan kompleksitas program MBG yang terus berkembang. Selain pembangunan dapur, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan bahan pangan, distribusi, serta penguatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan implementasi masih cukup besar. Mulai dari pendataan penerima, koordinasi lintas kementerian, hingga pengawasan kualitas menjadi aspek krusial yang harus dijaga.
Dengan sinergi yang kuat dan dukungan anggaran memadai, pemerintah optimistis program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Rekomendasi
