Disdik DKI Resmi Batasi Penggunaan Gawai Di Sekolah Jakarta
JAKARTA - Suasana ruang kelas di Jakarta akan mengalami perubahan kebiasaan mulai tahun ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengambil langkah tegas dalam menata penggunaan gawai di lingkungan sekolah.
Kebijakan ini bukan muncul tanpa alasan, melainkan sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak penggunaan perangkat digital yang tidak terkontrol terhadap proses belajar dan perkembangan peserta didik.
Melalui Surat Edaran Nomor e-0001/SE/2026 tentang Pemanfaatan Gawai dengan Bijak di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan pembatasan penggunaan gawai selama jam sekolah berlangsung. Aturan ini berlaku di seluruh satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK di wilayah Jakarta.
Baca JugaMenhan Sjamsoeddin Soroti Pentingnya Peran BSSN Dalam Pertahanan Digital Nasional
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus, aman, dan kondusif, tanpa sepenuhnya menutup pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan.
Aturan Pemanfaatan Gawai Selama Jam Sekolah
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Nahdiana menegaskan bahwa gawai hanya boleh digunakan dalam kondisi khusus yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran. Penggunaan itu pun harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.
"(Pemanfaatan gawai) kecuali pada kondisi khusus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan tempat yang telah ditentukan," kata Nahdiana saat peluncuran Surat Edaran Pemanfaatan Gawai dengan Bijak di Lingkungan Satuan Pendidikan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 20 Januari 2026.
Selama berada di lingkungan sekolah, seluruh jenis gawai seperti smartphone, smartwatch, tablet, laptop, dan perangkat sejenis wajib dinonaktifkan atau diatur dalam mode hening. Gawai tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan di tempat penyimpanan yang disediakan oleh pihak sekolah.
Untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan dukungan teknologi, sekolah diminta menyediakan alternatif sarana pembelajaran digital sehingga proses belajar tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada gawai pribadi siswa.
Mekanisme Komunikasi Dan Peran Orang Tua
Pemprov DKI Jakarta juga memperhatikan kebutuhan komunikasi antara orang tua dan peserta didik selama jam sekolah. Oleh karena itu, kepala satuan pendidikan diwajibkan menetapkan narahubung resmi sekolah yang dapat dihubungi orang tua atau wali murid.
Selain itu, sekolah juga akan mengumpulkan data kontak darurat dari setiap murid sebagai langkah antisipasi jika terjadi kondisi mendesak. Dengan mekanisme ini, pembatasan gawai diharapkan tidak menghambat komunikasi penting antara sekolah dan keluarga.
Bagi satuan pendidikan yang sebelumnya telah memiliki kebijakan larangan membawa gawai, aturan tersebut tetap dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan isi surat edaran yang baru diterbitkan.
Nahdiana menekankan pentingnya koordinasi antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali murid. Semua pihak diharapkan berperan aktif membimbing penggunaan gawai agar lebih edukatif dan berdampak positif bagi perkembangan anak.
Urgensi Perlindungan Peserta Didik Dari Dampak Negatif
Kebijakan pembatasan gawai ini ditegaskan bukan sebagai bentuk pelarangan total terhadap teknologi digital. Pemerintah daerah memandang aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap risiko yang dapat muncul akibat penggunaan gawai secara tidak bijak.
Nahdiana mengungkapkan bahwa berbagai studi menunjukkan ancaman nyata dari penggunaan gawai berlebihan, seperti kecanduan digital, perundungan daring, hingga gangguan kesehatan mental dan fisik anak.
Sebuah kajian UNICEF tahun 2023 mengenai kebiasaan penggunaan internet anak Indonesia menemukan bahwa 54 persen anak pernah mengalami perundungan saat menggunakan internet.
"Anak berada pada fase perkembangan kontrol diri yang belum matang sehingga risiko tersebut dapat berdampak langsung pada kesehatan psikologis dan sosial," ujar Nahdiana.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi belajar serta menghambat terbentuknya hubungan sosial yang bermakna di lingkungan sekolah.
Kajian berjudul Smartphone Regulation in Schools Indonesia's Context 2025 menunjukkan bahwa 53 persen guru melaporkan murid menjadi tidak fokus selama jam pelajaran akibat keberadaan telepon genggam. Selain itu, 64 persen guru menyebut murid lebih memilih menggunakan smartphone dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan teman maupun guru.
Mewujudkan Iklim Belajar Yang Kondusif
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memberlakukan kebijakan pemanfaatan gawai dengan bijak secara menyeluruh di lingkungan satuan pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, tertib, dan produktif.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menilai kebijakan ini sebagai upaya strategis untuk meminimalkan distraksi di ruang kelas. Dengan berkurangnya gangguan dari gawai pribadi, siswa diharapkan dapat lebih fokus mengikuti pembelajaran.
"Tujuannya siswa bisa konsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran sehingga produktivitas dari proses kegiatan belajar tersebut maksimal, iklim belajar tidak terganggu dengan keberadaan gawai yang siswa miliki," kata Sarjoko.
Ia menambahkan, pembatasan gawai juga diharapkan mendorong interaksi sosial yang lebih sehat antarwarga sekolah serta memperkuat peran guru dalam proses pembelajaran tatap muka.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak negatif teknologi digital. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci agar pemanfaatan gawai tetap sejalan dengan tujuan pendidikan.
Rekomendasi
