Kemendikdasmen Laporkan Kekurangan Anggaran Penanganan Bencana Pendidikan
JAKARTA - Meskipun pemerintah Indonesia sudah berusaha keras untuk memberikan dukungan pendidikan bagi daerah terdampak bencana, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan adanya kekurangan anggaran yang signifikan dalam penanganan pendidikan di Sumatera.
Dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Rabu, 21 Januari 2026, Abdul Mu'ti melaporkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk pemulihan pendidikan pasca-bencana masih kurang sekitar Rp 4,94 triliun.
Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat dampak bencana di Sumatera yang telah mengganggu ribuan satuan pendidikan dan mempengaruhi ribuan peserta didik serta tenaga pendidik.
Baca JugaJadwal SIM Keliling Depok Januari 2026 dan Syarat Perpanjangan SIM
Menurut Abdul Mu'ti, total anggaran yang diperlukan untuk penanganan pendidikan di daerah terdampak bencana adalah Rp 5,03 triliun. Anggaran ini dibutuhkan untuk mendukung layanan pendidikan selama masa pemulihan, menyediakan sarana dan peralatan pendidikan, memberikan tunjangan khusus bagi guru, serta melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi satuan pendidikan yang rusak. Namun, meskipun bantuan sudah disalurkan, masih ada kekurangan sekitar Rp 4,94 triliun yang perlu segera dipenuhi.
Anggaran yang Sudah Disalurkan dan Bantuan yang Diberikan
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa meskipun anggaran yang diperlukan masih kurang, Kemendikdasmen telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk mendukung pendidikan di daerah terdampak bencana.
Hingga akhir tahun 2025, telah ada bantuan senilai Rp 94,84 miliar yang telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan. Bantuan tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari alat pembelajaran hingga bantuan psikososial bagi guru dan siswa.
Beberapa bentuk bantuan yang telah diberikan antara lain, 27.000 paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, dan 147 unit ruang kelas darurat. Selain itu, dana operasional pendidikan darurat juga telah disalurkan untuk 1.339 satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Tak hanya itu, tunjangan bagi 16.467 guru yang terkena dampak bencana juga telah diberikan, bersama dengan dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, serta distribusi lebih dari 147.000 buku untuk membantu keberlanjutan proses pembelajaran di daerah yang terdampak.
Abdul Mu'ti berharap bantuan-bantuan tersebut dapat mengurangi dampak negatif bencana terhadap pendidikan anak-anak di daerah yang terdampak.
"Semoga seluruh bantuan ini dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas," ujar Abdul Mu'ti.
Kebutuhan Anggaran yang Masih Terpenuhi
Meskipun bantuan yang telah diberikan cukup signifikan, anggaran yang tersedia tetap belum mencakup seluruh kebutuhan untuk penanganan pendidikan pasca-bencana.
Dengan total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 5,03 triliun, masih terdapat defisit sekitar Rp 4,94 triliun yang perlu segera dicairkan untuk melanjutkan pemulihan dan rehabilitasi sektor pendidikan di wilayah terdampak.
Kekurangan anggaran ini menjadi sorotan penting dalam rapat dengan DPR, karena penanganan pendidikan pasca-bencana tidak hanya membutuhkan infrastruktur darurat, tetapi juga dukungan untuk keberlanjutan pembelajaran jangka panjang.
Pemerintah dan Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan meskipun dalam keadaan darurat. Namun, menurut Abdul Mu'ti, upaya tersebut membutuhkan lebih banyak dukungan anggaran agar setiap proses pemulihan dapat dilaksanakan dengan efektif.
Respons Terhadap Bencana dan Upaya Pemulihan
Sebagai respons cepat terhadap bencana yang terjadi di Sumatera, Kemendikdasmen juga telah mengeluarkan surat edaran yang dilengkapi dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan yang terdampak. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi setiap satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran mereka dengan kondisi di lapangan.
Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran pasca-bencana adalah pendekatan adaptif, yang memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan situasi yang ada.
Berdasarkan data sementara, bencana yang melanda wilayah Sumatera telah berdampak pada 4.549 satuan pendidikan. Sebagai akibatnya, sekitar 657.193 peserta didik dan 56.882 guru terpengaruh oleh gangguan ini.
Dengan situasi tersebut, Kemendikdasmen menegaskan pentingnya upaya percepatan pemulihan agar tidak ada peserta didik yang kehilangan hak pendidikan mereka, meskipun dalam kondisi sulit.
Untuk mempercepat proses rehabilitasi, Kemendikdasmen juga telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 49 satuan pendidikan di Provinsi Aceh pada 15 Januari 2026.
Proyek rehabilitasi ini mendapat dukungan dana sebesar Rp 54,53 miliar dan diharapkan dapat meningkatkan kondisi fisik serta fasilitas pendidikan yang terdampak. Proses rehabilitasi akan dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
Pemerintah Berkomitmen Terhadap Pemulihan Pendidikan
Pemerintah Indonesia melalui Kemendikdasmen menunjukkan komitmennya dalam memastikan pendidikan tetap berlangsung meskipun bencana telah menyebabkan kerusakan di banyak daerah.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap anak, dan pemerintah tidak akan berhenti berupaya untuk memastikan pendidikan tetap tersedia di daerah terdampak bencana.
Namun, anggaran yang terbatas menjadi hambatan utama dalam percepatan pemulihan. Kekurangan anggaran sebesar Rp 4,94 triliun perlu segera dipenuhi agar proses rehabilitasi dan penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung optimal.
Dengan adanya kekurangan anggaran ini, penting bagi semua pihak, terutama DPR, untuk memberikan perhatian serius dan mendukung pemenuhan anggaran untuk sektor pendidikan pasca-bencana.
Melalui upaya yang konsisten dan bantuan yang tepat sasaran, Kemendikdasmen berharap dapat memulihkan kondisi pendidikan di daerah terdampak dan memastikan bahwa anak-anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
Rekomendasi
