Anggaran Pendidikan Rp 757 Triliun, DPR Minta Fokus pada Kesejahteraan Guru
JAKARTA - Meskipun anggaran pendidikan Indonesia tercatat mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 757,8 triliun, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian serius Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran tersebut sangat besar, penggunaannya belum optimal dan masih banyak aspek dalam dunia pendidikan yang perlu diperbaiki.
Pada rapat bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026, Purnamasidi menegaskan adanya tiga isu utama yang perlu diselesaikan.
Baca JugaJadwal SIM Keliling Depok Januari 2026 dan Syarat Perpanjangan SIM
Isu tersebut terkait dengan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana pendidikan di seluruh daerah, dan peningkatan kompetensi pendidik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kualitas pembelajaran yang diinginkan.
Tiga Masalah Utama dalam Pendidikan yang Harus Diselesaikan
Dalam rapat tersebut, Purnamasidi dengan tegas menyampaikan bahwa meskipun anggaran pendidikan sangat besar, masih ada celah besar dalam implementasi yang harus segera diperbaiki.
Menurutnya, salah satu masalah utama yang harus mendapatkan perhatian serius adalah kesejahteraan guru di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, harus mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pengupahan dan kondisi kerja yang layak.
“Perhitungan kesejahteraan guru yang ideal perlu segera dilakukan. Kesejahteraan yang layak adalah salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Purnamasidi.
Hal ini menurutnya berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. Jika kesejahteraan guru tidak ditangani dengan baik, maka proses pembelajaran yang berkualitas pun sulit untuk tercapai.
Selain masalah kesejahteraan guru, Purnamasidi juga menyebutkan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah ketimpangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.
Untuk itu, perhatian besar harus diberikan agar setiap sekolah, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki fasilitas yang layak dan memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
Data yang Akurat sebagai Dasar Keputusan Kebijakan
Lebih lanjut, Purnamasidi menyoroti pentingnya data yang akurat dan terperinci dalam perencanaan anggaran pendidikan. Data yang jelas dan akurat, terutama terkait dengan angka ideal kesejahteraan guru dan satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang tepat.
Hal ini sangat relevan dalam konteks pembahasan amendemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang berjalan.
“Data yang jelas tentang kebutuhan anggaran yang tepat untuk guru dan sekolah sangat penting. Tanpa data yang tepat, sulit bagi DPR untuk mengambil langkah-langkah yang benar dalam mengubah kebijakan pendidikan,” ujar Purnamasidi. Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah memberikan dukungan penuh berupa data yang komprehensif untuk menyusun kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
Selain itu, Purnamasidi juga menekankan bahwa perhitungan yang akurat dan mendalam mengenai kebutuhan anggaran sangat krusial agar kebijakan anggaran yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan yang ada. Dengan begitu, anggaran sebesar Rp 757,8 triliun bisa lebih optimal dan tepat sasaran.
Anggaran Pendidikan sebagai Prioritas Utama Negara
Purnamasidi mengingatkan kembali bahwa anggaran pendidikan adalah mandat konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, anggaran pendidikan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Anggaran pendidikan adalah amanat konstitusi dan harus benar-benar diprioritaskan untuk pendidikan. Ini bukan hanya masalah angka besar, tetapi juga terkait dengan masa depan bangsa,” tegas Purnamasidi.
Sebagai anggota DPR, ia menyatakan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pendidikan memerlukan keberanian politik yang tegas, terutama ketika ada banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian anggaran.
Meskipun ada berbagai tantangan, Purnamasidi juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah dijalankan Kemendikdasmen menunjukkan capaian positif dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini, lanjutnya, membuktikan bahwa meskipun ada berbagai kendala, kemajuan di bidang pendidikan tetap dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat dan fokus.
Apresiasi dan Tantangan untuk Masa Depan Pendidikan
Purnamasidi menutup pembicaraan dengan mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kemendikdasmen dalam menangani persoalan pendidikan yang ada. Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa tantangan besar masih menanti.
Kesejahteraan guru yang belum ideal, serta ketimpangan sarana pendidikan di berbagai daerah, merupakan tantangan yang harus segera diatasi.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 757,8 triliun, Purnamasidi berharap bahwa Kemendikdasmen dapat lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar tersebut.
Pendidikan merupakan fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa, dan anggaran yang besar seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Ke depan, Purnamasidi mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan aspek kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kompetensi pendidik. Semua ini adalah bagian dari investasi besar untuk masa depan Indonesia.
Rekomendasi
