Gelombang PHK Melanda Indonesia hingga April 2025, Industri Pengolahan Jadi Sektor Paling Terdampak dengan 16.801 Pekerja Kehilangan Pekerjaan

Gelombang PHK Melanda Indonesia hingga April 2025, Industri Pengolahan Jadi Sektor Paling Terdampak dengan 16.801 Pekerja Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA - Pada April 2025, Indonesia menghadapi lonjakan signifikan dalam angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melaporkan bahwa, sebanyak 24.036 pekerja kehilangan pekerjaan, dengan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar. Jumlah ini telah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang tahun 2024 yang tercatat sebanyak 77.965 orang .

Industri Pengolahan Terdampak Paling Parah

Sektor industri pengolahan mencatatkan angka PHK tertinggi, yakni 16.801 orang. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan 3.622 orang, serta aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang . Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah korban PHK terbanyak, mencapai 10.629 orang, disusul Jakarta dengan 4.649 orang dan Riau sebanyak 3.546 orang.

Baca Juga

Nikmati Bubur Mutiara Kenyal dan Bening dengan Beragam Kreasi Menarik

Penyebab PHK: Penurunan Pasar dan Efisiensi Perusahaan

Menteri Yassierli mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tingginya angka PHK. Pertama, banyak perusahaan mengalami kerugian akibat penurunan permintaan pasar domestik dan global. Kedua, relokasi perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan biaya lebih rendah turut berkontribusi. Selain itu, perselisihan dalam hubungan industrial dan tindakan balasan perusahaan terhadap pemogokan juga menjadi faktor penyebab. "Penyebab PHK juga beragam, sehingga mitigasinya harus dilihat secara kasus per kasus," ujar Yassierli .

Usulan Pembentukan Satgas untuk Tangani PHK

Untuk mengatasi permasalahan ini, Menteri Yassierli mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas kementerian yang bertugas menangani persoalan PHK. Usulan ini telah disampaikan kepada Kemenko Perekonomian dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama. "Kita sudah angkat isu PHK itu ke Kemenko Perekonomian untuk sama-sama nanti dibentuk Satgas," ungkap Yassierli.

Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional sebagai Solusi

Sebagai langkah preventif, pemerintah meluncurkan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional. Yassierli menilai bahwa rendahnya daya saing industri menjadi salah satu penyebab tingginya angka PHK. Oleh karena itu, intervensi untuk meningkatkan produktivitas industri menjadi prioritas. "Jika salah satu penyebab tingginya angka PHK adalah daya saing industri yang rendah, maka kita perlu intervensi untuk meningkatkan produktivitas industri," ujar Yassierli.

Dukungan untuk Pekerja Terdampak PHK

Pemerintah memastikan bahwa pekerja yang terdampak PHK, seperti yang terjadi di PT Sritex, akan mendapatkan hak-hak mereka. Menteri Yassierli memastikan bahwa para pegawai Sritex yang terdampak PHK akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon. "Dalam rapat koordinasi beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon," ungkap Yassierli.

Harapan untuk Pemulihan Ekonomi

Meskipun menghadapi tantangan besar, Menteri Yassierli optimis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan sektor swasta, peluang usaha baru dapat tercipta. "Kondisi ekonomi kita sekarang menuntut upaya luar biasa untuk menangkap peluang usaha baru, dan itu harus dilakukan bersama," ujar Yassierli.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka PHK dapat ditekan dan pemulihan ekonomi Indonesia dapat segera terwujud.