Serapan APBD Masih Lambat Dana Pemda Mengendap Tinggi

Serapan APBD Masih Lambat Dana Pemda Mengendap Tinggi

JAKARTA - Menjelang akhir tahun anggaran, efektivitas belanja pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, realisasi belanja daerah dinilai belum sepenuhnya optimal.

 Kondisi ini tercermin dari masih besarnya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, meskipun serapan anggaran mulai menunjukkan percepatan pada bulan-bulan terakhir tahun 2025.

Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga akhir November 2025, realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai Rp 922,5 triliun atau setara 65,3% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Baca Juga

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Hingga November

Pada saat yang sama, dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan masih berada di angka Rp 218,2 triliun. Situasi ini menandakan bahwa ruang untuk mempercepat belanja masih terbuka lebar, terutama pada sisa waktu tahun anggaran.

Realisasi Belanja Daerah Mulai Bergerak

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan pada November 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi hingga akhir Oktober yang tercatat Rp 808,5 triliun, maka selama November saja pemerintah daerah membelanjakan sekitar Rp 114 triliun.

“Selama bulan November, belanja Pemda mencapai Rp 114 triliun. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan transfer ke daerah selama November yang sebesar Rp 82 triliun,” ujar Suahasil.

Akselerasi ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mengejar realisasi belanja menjelang tutup tahun. Meski demikian, Kementerian Keuangan menilai bahwa peningkatan ini masih perlu terus didorong agar dampak belanja daerah dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Dana Daerah Masih Mengendap di Perbankan

Di sisi lain, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan masih tergolong besar. Hingga akhir November 2025, saldo kas pemerintah daerah tercatat sebesar Rp 218,2 triliun. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir Oktober yang mencapai Rp 230,1 triliun, namun tetap menunjukkan adanya dana yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Suahasil menjelaskan bahwa penurunan saldo kas tersebut mencerminkan mulai berjalannya belanja daerah secara lebih aktif. “Terjadi penurunan saldo rekening pemda, yang mencerminkan bahwa dana yang ada mulai dibelanjakan,” jelasnya.

Meski demikian, besarnya dana yang masih tersimpan di perbankan menjadi indikator bahwa belanja daerah belum sepenuhnya optimal. Dana tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi di daerah.

Tantangan Penyerapan Anggaran Daerah

Serapan belanja pemerintah daerah hingga akhir November yang baru mencapai 65,3% dari pagu APBD menunjukkan adanya tantangan struktural dalam pelaksanaan anggaran. Berbagai faktor kerap menjadi penyebab lambatnya penyerapan, mulai dari perencanaan program, proses pengadaan, hingga koordinasi antar instansi di daerah.

Kementerian Keuangan menilai bahwa realisasi belanja tersebut masih berpeluang untuk terus ditingkatkan. Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sejak awal tahun anggaran.

“Belanja pemda seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Karena itu, kami berharap Pemda dapat terus mempercepat belanja pada bulan Desember agar manfaatnya bisa lebih cepat dan lebih besar dirasakan oleh masyarakat,” kata Suahasil.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa percepatan belanja tidak hanya berdampak pada angka realisasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Harapan Percepatan Manfaat Bagi Masyarakat

Belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal. Ketika anggaran dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, maupun program bantuan sosial.

Dengan masih besarnya dana yang mengendap di perbankan, Kementerian Keuangan berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia. Percepatan belanja diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya menjelang pergantian tahun.

Selain itu, optimalisasi belanja daerah juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan fiskal nasional. Sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah dinilai krusial agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan.

Melalui percepatan realisasi belanja pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran, pemerintah berharap manfaat APBD dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus meminimalkan dana menganggur yang tidak produktif di perbankan.