Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Hingga November

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Hingga November

JAKARTA - Pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus menjadi sorotan seiring berjalannya tahun anggaran. Hingga mendekati penghujung November 2025, pemerintah memastikan strategi penarikan utang masih berada dalam jalur yang telah dirancang sejak awal. 

Langkah tersebut diambil untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memastikan kebutuhan belanja negara tetap terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap perekonomian.

Kementerian Keuangan mencatat pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 614,9 triliun hingga akhir November 2025. Angka ini setara dengan 84,06 persen dari target outlook pembiayaan utang tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 731,5 triliun. Penarikan utang tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN 2025.

Baca Juga

Serapan APBD Masih Lambat Dana Pemda Mengendap Tinggi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi penarikan utang masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk menutup defisit anggaran secara terukur tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Penarikan Utang Tetap Dalam Kendali

Suahasil menjelaskan bahwa posisi defisit APBN 2025 hingga akhir November tercatat sebesar 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Capaian tersebut dinilai masih sejalan dengan desain APBN yang telah disepakati bersama DPR. Pemerintah sendiri memproyeksikan defisit tahun ini dijaga maksimal sebesar 2,78 persen terhadap PDB.

“Itu on track. Biasanya suka disebut ‘tekor’. Ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB,” ujar Suahasil.

Ia menekankan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan pembiayaan secara cermat agar realisasi defisit tidak melampaui batas yang telah direncanakan. Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan negara tetap terjaga.

Strategi Efisiensi Biaya Pembiayaan

Selain fokus pada realisasi penarikan utang, Kementerian Keuangan juga menaruh perhatian besar pada efisiensi biaya pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengelolaan jatuh tempo Surat Berharga Negara, terutama SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19.

SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada periode 2025 hingga 2028. Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan ulang, pemerintah secara aktif melakukan penataan ulang portofolio utang agar beban bunga dan risiko jatuh tempo dapat dikelola dengan lebih baik.

Pemerintah juga melakukan debt switching atau penukaran utang dengan melibatkan berbagai pihak. Sinergi dengan Bank Indonesia dilakukan melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, serta kerja sama dengan lembaga multilateral.

“Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral,” jelas Suahasil.

Langkah ini diharapkan dapat memperpanjang tenor utang sekaligus menekan biaya pembiayaan dalam jangka menengah hingga panjang.

Optimalisasi Saldo Anggaran Lebih

Di luar pengelolaan utang, pemerintah juga mengoptimalkan sumber pembiayaan lain guna mengurangi tekanan penerbitan surat utang di pasar. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan adalah Saldo Anggaran Lebih yang telah mendapatkan persetujuan DPR.

Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp 85,6 triliun sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN. Penggunaan dana tersebut bertujuan untuk menurunkan kebutuhan penerbitan SBN baru, sehingga suplai obligasi negara di pasar tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menciptakan stabilitas di pasar keuangan domestik. Dengan suplai obligasi yang terkendali, imbal hasil SBN diharapkan tetap berada pada level yang kompetitif.

Penguatan Manajemen Kas Negara

Dari sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan menerapkan strategi prefunding untuk memastikan likuiditas negara tetap memadai. Pemerintah menempatkan dana likuiditas sekitar Rp 200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga kas negara.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan belanja mendadak serta menjaga fleksibilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Penempatan dana tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen kas negara agar lebih responsif terhadap berbagai risiko.

Suahasil menilai kondisi pasar keuangan saat ini menunjukkan tren yang membaik. Dukungan pembiayaan dinilai semakin efisien seiring dengan membaiknya sentimen pasar dan pengelolaan fiskal yang konsisten.

“Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien,” kata Suahasil.

Dengan kombinasi strategi penarikan utang yang terukur, optimalisasi SAL, serta penguatan manajemen kas, pemerintah optimistis APBN 2025 dapat dikelola secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional tanpa mengorbankan kesehatan keuangan negara.