DPR RI Fokus Percepatan Ekonomi Papua Lewat Pembentukan Panitia Khusus Strategis
JAKARTA - Pembangunan kawasan perbatasan menjadi isu strategis dalam agenda nasional.
Wilayah ini memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas sosial dan ekonomi antarnegara. Namun, tantangan pembangunan masih dirasakan secara nyata.
DPR RI dorong pembentukan Pansus percepatan ekonomi perbatasan Papua sebagai langkah strategis.
Baca JugaKBRI Hadirkan Produk Unggulan Indonesia, Santan, di Luckin Coffee Beijing
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong pembentukan Panitia Khusus untuk mempercepat penguatan ekonomi. Fokus diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Papua.
Kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung pelayanan publik. Tantangan tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya percepatan dianggap perlu dilakukan secara terkoordinasi.
Kompleksitas Persoalan Lintas Sektor
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan karakter persoalan di perbatasan. Ia menilai permasalahan yang ada tidak dapat ditangani secara parsial. Banyak sektor yang saling terkait dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Persoalan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan wadah koordinasi dengan kewenangan yang lebih luas.
“Selama ini penanganan isu perbatasan lebih banyak dilakukan melalui panitia kerja yang ruang lingkup terbatas pada mitra komisi tertentu, sementara persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” katanya. Pernyataan ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama.
Urgensi Pembentukan Panitia Khusus
Menurut Rifqinizamy, pembentukan Pansus perlu dibahas secara menyeluruh. Seluruh fraksi di DPR RI akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Langkah ini bertujuan membangun kesepahaman politik.
Kesepahaman tersebut diperlukan agar rekomendasi kebijakan memiliki legitimasi kuat. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong perubahan nyata. Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi target utama.
Pansus dinilai mampu menjadi wadah koordinasi yang efektif. Kewenangan yang lebih luas memungkinkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan.
Perbatasan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Rifqinizamy menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap wilayah perbatasan. Kawasan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai beranda negara. Perbatasan perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kehadiran wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai beranda negara, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro kecil menengah, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan orientasi pembangunan berbasis kesejahteraan. Masyarakat lokal menjadi subjek utama pembangunan.
Penguatan perdagangan lintas batas dinilai dapat membuka peluang ekonomi. UMKM di wilayah perbatasan diharapkan tumbuh lebih kuat. Optimalisasi sumber daya lokal menjadi strategi utama.
Infrastruktur sebagai Penopang Ekonomi Lokal
Selain aspek regulasi, pembangunan fisik tetap menjadi prioritas. Rifqinizamy menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara menjadi salah satu fokus. Jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan juga mendapat perhatian. Sarana tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
“Kami sudah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Skouw, Kota Jayapura, Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tempat tersebut,” katanya. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung. Hasil lapangan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Dampak Pembangunan bagi Masyarakat Perbatasan
Rifqinizamy menambahkan hasil kunjungan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan. Infrastruktur di perbatasan Papua dinilai masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan fasilitas berdampak pada perekonomian warga.
Perekonomian wilayah perbatasan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang lancar akan meningkatkan pendapatan warga. Dampak tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Percepatan pembangunan diharapkan menciptakan pemerataan. Wilayah perbatasan tidak lagi tertinggal dibandingkan daerah lain. Pansus diharapkan menjadi penggerak utama perubahan tersebut.
Dengan pendekatan terintegrasi, pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara regulasi dan infrastruktur menjadi fondasi utama. Peningkatan ekonomi masyarakat Papua menjadi tujuan jangka panjang.
Rekomendasi
