Harga LPG 3 Kg di Ponorogo Melonjak, Warga Diminta Beli di Pangkalan Resmi
JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok pasca Lebaran kembali menjadi sorotan, terutama untuk komoditas energi rumah tangga seperti LPG subsidi.
Di sejumlah daerah, lonjakan permintaan yang tidak diimbangi distribusi yang merata memicu kelangkaan di tingkat konsumen. Situasi ini juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, di mana harga LPG 3 kilogram melambung jauh di atas ketentuan pemerintah.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Baca JugaHarga Sawit di Nagan Raya Meningkat dan Bawa Dampak Positif bagi Petani Lokal
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap mengakses distribusi resmi agar harga tetap terkendali.
Kelangkaan LPG Picu Lonjakan Harga Di Tingkat Konsumen
Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pasca Lebaran memicu kenaikan harga di tingkat konsumen hingga Rp 32.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 18.000.
Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian, bahkan berdampak pada aktivitas usaha kecil yang bergantung pada LPG subsidi.
“Sulit dapatnya. Kalau ada harganya sudah mencapai harga Rp 32 ribu per tabung,” kata Lastri, warga Desa Wates, Kecamatan Slahung, Ponorogo, saat ditemui usai berkeliling mencari LPG, Senin.
“Ya kalau ada terpaksa dibeli,” ujarnya.
Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harga resmi dan harga di lapangan. Kelangkaan membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dengan harga lebih tinggi.
Dampak Langsung Terhadap Warga Dan Usaha Mikro
Kelangkaan LPG 3 kilogram tak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro. Rini, pemilik angkringan di Desa Wates, mengaku terpaksa menghentikan sementara operasional warungnya.
Ia menyebut kesulitan mendapatkan LPG sudah terjadi bahkan sebelum Lebaran. “Sempat pakai kayu bakar untuk masak, tapi malah lebih mahal,” kata Rini.
“Sulitnya sudah sebelum Lebaran kemarin. Akhirnya memilih menghentikan sementara jualan menunggu ada pasokan LPG,” ucapnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa gangguan distribusi energi dapat berdampak langsung pada roda ekonomi kecil. Ketika pasokan terganggu, pelaku usaha harus mencari alternatif yang belum tentu lebih efisien.
Di sisi lain, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Jalan Ahmad Yani Ponorogo, Widodo, menyebut distribusi dari Pertamina masih berjalan normal. Namun, lonjakan permintaan menjelang Lebaran membuat pasokan cepat habis.
“Suplai dari Pertamina normal kok. Kami masih menerima distribusi setiap hari,” kata Widodo. “Memang daya beli meningkat saat Lebaran, jadi cepat habis,” ujarnya.
Respons Pertamina Dan Imbauan Pembelian Resmi
Manager Comm, Rel. & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi memastikan pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Ponorogo dalam kondisi aman dengan distribusi sekitar 29.820 tabung per hari.
“Kami cek stok LPG 3 kg aman, distribusi lancar sesuai alokasi reguler sekitar 29.820 tabung per hari,” kata Ahad. “Kami himbau warga untuk pembelian langsung ke pangkalan resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai HET sebagaimana ditetapkan pemerintah, yakni Rp 18 ribu,” ujarnya.
Imbauan ini menjadi penting untuk memastikan masyarakat tidak membeli LPG di jalur distribusi yang tidak resmi. Dengan membeli langsung di pangkalan resmi, konsumen dapat memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah.
Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik penimbunan atau penjualan dengan harga yang tidak wajar di tingkat pengecer.
Saluran Pengaduan Dan Upaya Pengawasan Distribusi
Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan kesulitan mendapatkan LPG atau harga yang melebihi ketentuan. “Jika ada warga masyarakat yang ingin melakukan pelaporan, dapat disampaikan melalui kanal resmi Pertamina Contact,” pungkasnya.
Adanya saluran pengaduan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan Pertamina dalam memantau kondisi distribusi di lapangan secara lebih akurat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai aturan.
Ke depan, penguatan pengawasan distribusi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk membeli di jalur resmi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga LPG.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, distributor, dan masyarakat, diharapkan masalah kelangkaan dapat segera diatasi.
Situasi di Ponorogo menjadi pengingat bahwa meskipun pasokan secara nasional dinyatakan aman, distribusi di tingkat lokal tetap perlu perhatian khusus.
Upaya bersama diperlukan agar energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai.
Rekomendasi
