OJK Tingkatkan Pengawasan Layanan Paylater untuk Lindungi Konsumen Secara Maksimal
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap layanan Buy Now Pay Later untuk mencegah risiko masyarakat terjebak dalam utang berlebihan.
Layanan ini mempermudah akses pembiayaan, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang tidak produktif. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak over-indebtedness.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan perhatian regulator global terhadap fenomena penumpukan utang akibat paylater. "Kalau kita melihat data yang ada, paylater itu banyak menimbulkan over-indebtedness atau kebanyakan utang," ujarnya. Perlu literasi keuangan yang kuat agar masyarakat memanfaatkan layanan ini secara bijak.
Baca JugaAsuransi Kesehatan Tetap Menjanjikan dengan Strategi Ciputra Life yang Efektif
Pengawasan ketat diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan sektor paylater dengan stabilitas sistem keuangan. OJK berupaya memastikan layanan ini tidak menimbulkan ekses negatif bagi konsumen. Selain itu, pengawasan juga bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
Fungsi dan Risiko Layanan BNPL
Secara prinsip, BNPL dirancang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, realita menunjukkan layanan ini sering disalahgunakan untuk pembelian barang non-primer. Hal ini berpotensi menimbulkan utang yang tidak produktif, terutama bagi anak muda.
Friderica menekankan pentingnya penggunaan layanan paylater secara bijak. "Jangan sampai anak-anak muda membeli hal-hal yang tidak penting dan tidak produktif, lalu berujung kebanyakan utang," tuturnya. Pengawasan yang tepat diharapkan meminimalkan risiko ini.
Selain itu, pemahaman masyarakat tentang produk keuangan digital perlu ditingkatkan. Literasi keuangan menjadi kunci agar BNPL dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat yang cerdas akan mampu memanfaatkan kemudahan pembayaran tanpa menambah risiko utang.
Peran Sistem SLIK dalam Pengawasan
OJK mengandalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk memantau riwayat kredit nasabah. Data dalam SLIK menjadi filter utama sebelum lembaga jasa keuangan memberikan pinjaman baru. Sistem ini membantu menekan risiko over-indebtedness di masyarakat.
Meski demikian, Friderica mengakui SLIK masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menghambat program strategis lain. Salah satunya adalah program 3 juta rumah subsidi yang membutuhkan evaluasi kredit yang fleksibel. Pengembangan sistem credit scoring yang lebih komprehensif tengah dilakukan dengan mengadopsi praktik internasional terbaik.
Dengan dukungan SLIK, OJK bisa memantau pertumbuhan BNPL secara lebih efektif. Sistem ini juga membantu lembaga keuangan menilai kemampuan bayar calon debitur. Sehingga, penggunaan BNPL tetap terkontrol dan aman bagi masyarakat.
Pertumbuhan Layanan Paylater di Indonesia
Berdasarkan data OJK, layanan BNPL oleh perbankan tumbuh 20,15% year on year pada Januari 2026 menjadi Rp 27,1 triliun. Jumlah rekening tercatat mencapai 31,23 juta, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kemudahan pembayaran digital. Sementara itu, BNPL dari perusahaan pembiayaan tumbuh lebih tinggi yaitu 71,13% menjadi Rp 12,18 triliun.
Tingkat pembiayaan macet gross relatif terjaga di level 2,77%, mencerminkan kualitas portofolio yang terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan pesat, risiko over-indebtedness dapat dikendalikan. Pertumbuhan BNPL juga menjadi indikator penting bagi perkembangan industri keuangan digital di Indonesia.
Perkembangan ini menunjukkan masyarakat semakin nyaman dengan kemudahan pembayaran digital. Namun, pertumbuhan pesat juga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. OJK terus memastikan sektor ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas keuangan nasional.
RPADK untuk Menjamin Keamanan Konsumen
OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner tentang penyelenggaraan BNPL bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
Regulasi ini menjadi implementasi dari POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. RPADK mengatur batasan usia, pendapatan minimum calon debitur, rasio leverage, dan pembatasan pembiayaan maksimal dari tiga penyelenggara BNPL.
Tujuan peraturan ini adalah memastikan BNPL tetap aman dan sesuai tujuannya. Layanan ini harus mempermudah kehidupan masyarakat tanpa menimbulkan risiko utang berlebihan. Dengan adanya RPADK, kualitas pengawasan meningkat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Friderica menegaskan bahwa pengawasan dan regulasi bukan untuk membatasi inovasi. "Kami terus pantau agar BNPL ini sesuai tujuannya, yakni mempermudah kehidupan masyarakat, terutama saat kondisi mendesak, tetapi tidak menimbulkan ekses negatif, khususnya bagi generasi muda," pungkasnya. Strategi ini diharapkan mendorong pertumbuhan BNPL yang sehat dan berkelanjutan.
Rekomendasi
