REI Sebut Kenaikan Suku Bunga Rentan Tekan Properti Non-Subsidi
JAKARTA - Sektor properti diprediksi akan mengalami tekanan pada periode suku bunga acuan yang tinggi saat ini, menyusul adanya potensi peningkatan bunga kredit pemilikan rumah (KPR).
Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebanyak 25 basis poin (bps) hingga mencapai level 5,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (9/6/2026).
Langkah ini menyusul kebijakan sebelumnya di mana BI rate telah dinaikkan sebesar 50 bps dari angka 4,75% menuju level 5,25% pada RDG BI tanggal 19–20 Mei 2026 yang lalu.
Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya memaparkan bahwa peningkatan BI rate yang terjadi dua kali dalam periode yang berdekatan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani kemerosotan nilai tukar rupiah serta situasi ekonomi yang sedang terpuruk.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Tapi imbasnya, tentu membuat sektor properti non-subsidi suffer. Minat konsumen membeli properti juga cenderung wait and see," tuturnya pada Rabu (10/6/2026).
Menurut pandangannya, segmen properti non-subsidi yang berada pada kisaran harga di atas Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar menjadi sektor yang paling rawan terdampak.
Hal ini karena Bambang melihat pihak perbankan bakal segera menaikkan suku bunga KPR non-subsidi mereka. Oleh sebab itu, angka penjualan pada segmen residensial dipastikan bakal melambat lantaran perbankan menjadi semakin selektif dalam menyalurkan KPR.
Demi menjaga keberlangsungan usaha dalam situasi seperti ini, dia menambahkan bahwa para developer properti wajib mengelola arus kas melalui pemberian bermacam-macam promo serta subsidi.
Menurut Bambang, para pengembang terpaksa harus memangkas margin keuntungan demi mempertahankan daya tarik pasar, sekalipun pada waktu yang bersamaan biaya untuk konstruksi sedang mengalami kenaikan.
Dia juga memproyeksikan bahwa ekspansi sektor industri properti sampai dengan penghujung tahun ini tidak akan terlalu besar.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Kalaupun ada pertumbuhan, lebih moderat. Mungkin akan sangat minim, asalkan tidak negatif saja," jelas Bambang.
Terlebih lagi, ia memprediksi tren kenaikan suku bunga acuan masih akan terus berjalan ke depannya. Pihak perbankan dituntut untuk menyajikan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif demi menarik dana dari masyarakat maupun para investor.
Bambang menyebutkan bahwa kondisi ini pada akhirnya memicu kenaikan suku bunga kredit, khususnya untuk KPR komersial.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "With begitu, investor pun akan wait and see," ucap dia.
Kendati demikian, Bambang memandang bahwa program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah bisa menjadi angin segar bagi sektor properti, walaupun efek yang dihasilkan diprediksi tidak akan sekuat dari apa yang diharapkan.
Di samping itu, Bambang memiliki harapan agar pemerintah mau memperlebar jangkauan dari insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Sebagaimana yang telah berjalan, insentif tersebut cuma bisa digunakan untuk produk properti yang sudah siap huni (ready stock), sehingga dampaknya belum bisa dirasakan secara merata dan maksimal oleh seluruh developer.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Kami berharap dikasih kesempatan untuk developer-developer terpilih agar bisa mendapatkan PPN DTP, misalnya dengan seleksi developer yang sudah punya track record baik," katanya.
Melalui langkah tersebut, Bambang mengungkapkan bahwa para konsumen nantinya tidak hanya bisa memanfaatkan insentif untuk membeli hunian yang siap tinggal saja, melainkan juga untuk produk-produk properti lainnya yang telah memenuhi regulasi.
