Serap Ribuan Pekerja PSN Wanam Dongkrak Ekonomi Papua Selatan
JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam yang berfokus pada ketahanan pangan serta energi menuai kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, proyek ini dipercaya akan menjadi stimulus utama bagi perekonomian di wilayah Papua Selatan, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan baru serta memacu pembangunan.
Apolo Safanpo selaku Gubernur Papua Selatan memandang bahwa PSN Wanam adalah bentuk konkret andil negara dalam membangun wilayah Papua.
Proyek strategis tersebut meliputi pencetakan sawah berskala besar demi memproduksi beras nasional, sekaligus pembangunan kebun tebu yang terintegrasi dengan industri bioetanol.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Kamis (11/6/2026).
Apolo berharap proses pembangunan ekonomi ini bisa terus berjalan dan tidak terhambat oleh isu-isu sosial maupun politik. Ia justru berpendapat bahwa beragam masalah sosial yang selama ini memicu ketimpangan di Papua mesti diselesaikan lewat peningkatan kesejahteraan warga.
Oleh sebab itu, program PSN di Papua Selatan dipersiapkan tidak sekadar untuk mendirikan infrastruktur, melainkan juga menghadirkan kesempatan ekonomi baru yang bisa dirasakan langsung oleh warga setempat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Di sektor energi sebagai contoh, proyek perkebunan tebu yang terintegrasi dengan bioetanol saat ini telah menampung kisaran 3.500 tenaga kerja. Angka tersebut ditargetkan melonjak sampai menyentuh 15 ribu pekerja di tahun 2027.
Ia pun bergerak aktif memacu agar warga lokal dijadikan sebagai penerima manfaat paling utama dari pembangunan ini. Pihak pemerintah daerah sudah meminta kepada perusahaan yang mengeksekusi proyek untuk mengalokasikan porsi mayoritas bagi pekerja lokal.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.
Berdasarkan penuturan Apolo, kehadiran proyek-proyek ini ialah wujud riil kehadiran negara yang selama puluhan tahun belakang malah kerap dituntut oleh banyak kalangan.
Maka dari itu, pihak pemerintah memandang penting untuk meninjau pembangunan ini secara menyeluruh serta objektif, termasuk perihal dampak ekonomi yang tercipta bagi warga sekitar.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," katanya.
Ia pun memastikan bahwa faktor lingkungan tetap diprioritaskan dalam tiap tingkatan pembangunan. Tiap proyek yang tengah berjalan diharuskan mematuhi regulasi analisis dampak lingkungan serta menerapkan program pengelolaan sekaligus pemantauan yang berkelanjutan.
Bagi pihak pemerintah daerah, urusan pembangunan serta proteksi atas hak-hak masyarakat bukan merupakan dua perkara yang saling bertolak belakang.
Justru, keduanya wajib berjalan secara beriringan supaya warga Papua mendapatkan faedah riil dari limpahan sumber daya alam yang dipunyai daerah mereka.
Lewat metode tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menaruh harapan agar PSN dapat menjadi jalan keluar jangka panjang demi memperkokoh ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja, mendongkrak pemasukan masyarakat, sekaligus menjawab bermacam kritik yang selama ini mencuat terkait situasi sosial dan ekonomi di Papua.
