BTN dan BPS Berkolaborasi Sediakan Pembiayaan Rumah Tepat Sasaran
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik demi memanfaatkan data statistik nasional. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak ketepatan sasaran pembiayaan perumahan dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Rabu (8/7).
Kemitraan strategis ini dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Kerja sama yang direncanakan berjalan selama lima tahun ini bakal menjadi payung hukum bagi kedua instansi dalam menyusun ekosistem pembiayaan perumahan berbasis data, termasuk Data By Name By Address.
Bagi para investor, sinergi ini menghadirkan sentimen yang positif karena penggunaan data yang presisi berpotensi menekan angka risiko kredit macet sekaligus memperlebar penetrasi pasar pembiayaan secara terukur.
Sektor perumahan sendiri menjadi roda penggerak ekonomi yang memicu efek berganda terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi.
Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada backlog kepemilikan rumah berkisar 9,9 juta unit, dengan kebutuhan hunian baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit per tahunnya.
"Kami memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kami bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kami butuhkan," ujar Nixon sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Melalui kemitraan ini, BTN bakal memakai data statistik beserta BNBA untuk memperoleh potret menyeluruh terkait karakteristik sosial ekonomi hingga daya beli masyarakat di berbagai daerah.
Pemanfaatan data ini pun akan disokong oleh hasil Sensus Ekonomi 2026 yang dapat memetakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Informasi tersebut akan dijadikan acuan krusial bagi BTN dalam memperkokoh strategi pembiayaan serta meluncurkan layanan yang lebih sesuai.
Di samping pemanfaatan data, kolaborasi ini turut meliputi dukungan dalam penyelenggaraan sensus, peningkatan kualitas SDM pada bidang data science, hingga penyediaan layanan perbankan BTN bagi para pegawai BPS.
Layanan ini mencakup pengelolaan dana, aktivitas transaksi, payroll, sampai pembiayaan perumahan baik subsidi maupun nonsubsidi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengharapkan MoU ini mampu memperkuat sinergi kedua belah pihak dalam optimalisasi data sekaligus mendongkrak kesejahteraan pegawai lewat akses layanan perbankan BTN.
Amalia pun menyampaikan apresiasi kepada BTN yang ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh jaringan kantor cabangnya. Sebagai langkah kelanjutan, kedua instansi akan merumuskan Perjanjian Kerja Sama guna mengatur eksekusi teknis terkait pemetaan kebutuhan perumahan tersebut.
