Harga Beras Jadi Catatan, HAP dan HET Akan Dievaluasi Pemerintah
JAKARTA – Pembahasan mengenai tata kelola cadangan beras pemerintah antara Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Senin (7/9/2026) lalu menjadikan harga beras sebagai salah satu fokus perhatian. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal dilibatkan dalam evaluasi harga tersebut.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pentingnya evaluasi terhadap Harga Acuan Pembelian (HAP) serta Harga Eceran Tertinggi (HET) beras turut diingatkan oleh Komisi IV. Pertemuan lanjutan yang melibatkan Kementan dan Bapanas berpotensi membahas rencana evaluasi itu.
"Ini perlu dilakukan rapat evaluasi terkait dengan HAP dan HET ke depan," kata Rizal di Kantor Bulog, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Focus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola cadangan beras pemerintah bersama Komisi IV DPR RI mencakup pembahasan tersebut. Sejumlah masukan untuk menguatkan pelaksanaan program perberasan pemerintah juga diberikan oleh Komisi IV dalam forum itu.
Pada sisi lain, tambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak satu juta ton turut disiapkan oleh pemerintah. Potensi dampak El Nino yang diproyeksikan berlangsung hingga Maret 2027 menjadi pertimbangan disetujuinya tambahan tersebut.
"SPHP yang diusulkan ditambahkan satu juta ini digunakan sampai nanti bulan Maret 2027," ujar Rizal, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Penyaluran tambahan SPHP akan diarahkan berdasarkan potensi kerawanan yang timbul akibat El Nino. Intervensi dibutuhkan demi menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat karena kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gagal panen.
Kualitas beras SPHP juga menjadi hal yang diperhatikan oleh Komisi IV. Beras yang disalurkan kepada masyarakat diminta agar tetap bersih, higienis, dalam kondisi baik, serta memiliki kualitas yang dapat diterima oleh konsumen.
"Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa," kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selain SPHP, hilirisasi 380 ribu ton beras turun mutu menjadi tepung beras disepakati oleh pemerintah. Beras yang dinilai memenuhi syarat sebagai bahan baku tepung tersebut merupakan beras dengan masa simpan di atas 10 bulan.
Bahan baku tersebut disiapkan oleh Bulog untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kepada UMKM maupun pelaku usaha yang memiliki fasilitas pengolahan tepung beras. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian negara akibat penurunan mutu beras sekaligus menekan kebutuhan impor beras pecah.
Penyaluran program SPHP beras 2026 dinyatakan oleh Bapanas telah melampaui capaian tahun 2025 usai pemerintah memutuskan menambah alokasi satu juta ton hingga akhir tahun.
"Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras terus dipertajam pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkonfirmasi di Jakarta, Selasa, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Program SPHP beras tahun 2026 yang digulirkan sejak Maret dengan target alokasi 828 ribu ton dinyatakan oleh Bapanas telah mendekati 100 persen.
"Namun tidak boleh ada kekosongan salur beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat sampai akhir 2026," ujar Amran, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Realisasi penjualan beras SPHP per 7 September telah menyentuh angka 758 ribu ton atau 91,55 persen. Capaian tahun ini kian mendekati realisasi SPHP beras sepanjang tahun 2025 yang kala itu tercatat sebesar 802,9 ribu ton, sehingga pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi satu juta ton lagi.
"SPHP kami tambah. Beras medium. Untuk menekan harga, ini operasi pasar besar-besaran. SPHP (beras medium) ditambah satu juta ton," tuturnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kontinuitas program SPHP beras yang berjalan sejak awal tahun 2026 dipastikan kembali oleh pemerintah melalui langkah tersebut. Program SPHP beras 2025 dilanjutkan pada Januari dan Februari 2026, lalu diteruskan kembali dengan SPHP beras tahun 2026 pada awal Maret.
Program SPHP beras tahun 2026 yang dimulai bulan Maret tersebut diketahui memiliki alokasi 828 ribu ton dengan subsidi harga sebesar Rp 4,97 triliun. Anggaran Bapanas telah menyediakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersebut.
Usulan penambahan alokasi satu juta ton sesuai keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Senin (7/9) di Kemenko Pangan selanjutnya diajukan guna memperoleh direktif Presiden. Reviu terhadap usulan ABT kemudian dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan penambahan alokasi program SPHP beras ini ditujukan guna mengatasi musim paceklik. Pemerintah wajib menjaga harga beras bagi masyarakat meskipun kekeringan sedang melanda Indonesia.
"Tahun ini kering, yang disebut paceklik, pasti harganya (beras) naik. Nah untuk merespons itu, maka kami baru saja rapat memutuskan kami tambah supply-nya untuk yang beras subsidi. SPHP medium, kemarin 828 ribu ton, sudah tinggal 80 ribu lagi. Kami tambah lagi tadi satu juta ton, SPHP medium," kata Zulhas, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Langkah pemerintah tersebut dilakukan agar beras dapat diguyur ke pasaran hingga akhir tahun. Penstabilan harga beras diharapkan mampu terwujud melalui upaya ini.
"Kami tambah satu juta ton lagi agar harga yang berada di pasar yang menaik Rp 100-200 itu bisa juga turunkan kembali. Ada satu juta ton SPHP beras medium tambahan untuk Oktober, November, Desember. (Ini) karena musim kemaraunya panjang," tambah Zulhas, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras mulai menunjukkan penurunan.
Kenaikan IPH sampai minggu pertama September terjadi di 115 kabupaten/kota. Angka ini mulai menurun jika dibandingkan minggu terakhir Agustus yang tercatat berada di 147 kabupaten/kota.
BPS melaporkan inflasi beras hingga Agustus tahun 2026 mulai stabil, baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi khusus beras secara tahunan berada di angka 2,77 persen setelah bulan sebelumnya mencatatkan 3,10 persen.
Kondisi tersebut membaik apabila dibandingkan inflasi beras Agustus tahun 2025 yang menjadi titik puncak inflasi di angka 4,24 persen.
Inflasi beras secara bulanan hingga Agustus tahun 2026 turut melandai ke angka 0,42 persen setelah bulan lalu berada di 0,49 persen. Inflasi beras secara bulanan selama tahun 2026 tergolong sangat stabil karena belum pernah melampaui 1 persen.
