Pemerintah Berhasil Tekan Karhutla Nasional hingga Separuh Luasannya
JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menekan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menunjukkan hasil signifikan.
Data terbaru memperlihatkan penurunan drastis luas area terdampak dalam tiga tahun terakhir. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut hasil ini menjadi bukti nyata efektivitas langkah pengendalian di lapangan.
Tren Penurunan Karhutla di Tiga Tahun Terakhir
Baca JugaWamensos Minta Daerah Percepat Sekolah Rakyat untuk Atasi Kemiskinan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2025 menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data terbaru, luas area Karhutla tercatat 213.985 hektare, turun dari 375.805 hektare pada 2024. Penurunan sebesar 162.821 hektare ini dinilai sebagai capaian positif dalam pengendalian kebakaran hutan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, beliau dapat menekan angka karhutla dari tahun sebelumnya di 2024 yakni 375.805 kini menjadi 213.985 hektare,” ujar Raja Juli Antoni.
Raja Juli juga menjelaskan bahwa tren penurunan Karhutla bukanlah fenomena sesaat, melainkan hasil upaya konsisten yang sudah terlihat selama tiga tahun terakhir.
Rinciannya, pada 2023 luas area terbakar mencapai 1.161.192 hektare, kemudian menurun menjadi 376.805 hektare pada 2024, dan kembali berkurang menjadi 213.984 hektare pada 2025. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang diterapkan mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Penurunan Kebakaran Hutan dan Gambut dalam Satu Dekade
Selain tren tahunan, Menteri Kehutanan juga menyoroti hasil positif dalam periode jangka panjang sepuluh tahun terakhir. Dalam kurun tersebut, kebakaran di kawasan hutan menurun tajam dari sekitar 1,7 juta hektare pada 2015 menjadi 108 ribu hektare pada 2025, atau mengalami penurunan sekitar 66 persen.
Penurunan serupa juga terjadi pada kebakaran lahan gambut, yang selama ini dikenal sangat sulit dipadamkan dan memiliki dampak ekologis besar. Raja Juli mengungkapkan, luas kebakaran gambut berhasil ditekan dari 891.275 hektare pada 2015 menjadi hanya 24.212 hektare di tahun 2025.
Pencapaian ini menjadi indikator penting bahwa pengendalian Karhutla di wilayah gambut kini jauh lebih terkendali berkat kombinasi strategi pencegahan dan penegakan hukum.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai lembaga yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah menilai, peningkatan kapasitas deteksi dini dan koordinasi lintas sektor memainkan peran utama dalam menekan risiko Karhutla di berbagai daerah rawan, terutama di Sumatra dan Kalimantan.
Hotspot dan Koordinasi Lintas Lembaga
Dalam periode 1 Januari hingga 26 September 2025, jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi di Indonesia tercatat sebanyak 2.248 titik. Angka tersebut mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.954 titik.
Penurunan hotspot ini menjadi indikator kuat bahwa pengawasan dan sistem pemantauan kebakaran kini berjalan lebih efektif.
Menurut Raja Juli Antoni, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi erat antara Kementerian Kehutanan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan langsung dari masyarakat setempat.
Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan pada saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam bentuk pencegahan dan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Raja Juli menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menurunkan angka Karhutla. Pemerintah mendorong pola kerja terpadu antara aparat penegak hukum, lembaga lingkungan, dan warga desa sekitar hutan untuk mendeteksi dini titik api, mempercepat penanganan, serta mencegah perluasan kebakaran.
Penegakan Hukum dan Komitmen Pencegahan
Selain penguatan sistem pencegahan, pemerintah juga menegaskan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pembakaran hutan. Raja Juli Antoni menuturkan bahwa penegakan hukum akan terus dijalankan tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.
“Kami juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas. Tidak ada kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi,” tegas Raja Juli.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pengendalian Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada aspek pencegahan hukum.
Penegakan ini mencakup penyelidikan penyebab kebakaran, pemberian sanksi administratif dan pidana, serta upaya pemulihan lahan terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan lingkungan agar kejadian serupa dapat dicegah sejak dini.
Raja Juli menambahkan bahwa pengendalian Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi kepada warga tentang bahaya membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu strategi penting.
Pemerintah juga memperluas peran kelompok masyarakat peduli api (MPA) di berbagai wilayah rawan untuk mendukung kegiatan patroli dan pemantauan lapangan.
Komitmen Jangka Panjang untuk Lingkungan Berkelanjutan
Secara keseluruhan, penurunan luas Karhutla hingga lebih dari separuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dianggap sebagai bukti keberhasilan awal pemerintahan baru dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemerintah akan terus memperkuat sistem pemantauan berbasis satelit, memperluas area restorasi gambut, dan menambah sarana pencegahan di daerah rawan kebakaran.
Melalui kerja sama lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat, pemerintah menargetkan agar Karhutla di masa mendatang dapat ditekan hingga ke titik minimal.
Penanganan yang terukur dan berkelanjutan diharapkan mampu menjaga ekosistem hutan Indonesia sekaligus memperkuat komitmen nasional terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.
Rekomendasi
Berita Lainnya
