Kemlu Bantah Isu Kunjungan Prabowo ke Israel, Tegaskan Hoaks
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah kabar yang beredar di media Israel mengenai rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tel Aviv.
Pemberitaan tersebut muncul di The Times of Israel pada Senin 13 Oktober 2025 dan menyebut bahwa Prabowo sempat memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan ke Israel.
Artikel berjudul “Indonesia president gave tepid okay for Israel visit but got cold feet once plan was leaked — source” itu menyatakan, menurut narasumber anonim, Prabowo dijadwalkan tiba di Tel Aviv pada Selasa 14 Oktober 2025.
Baca JugaWamensos Minta Daerah Percepat Sekolah Rakyat untuk Atasi Kemiskinan
Apabila benar, kunjungan tersebut akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia–Israel. Namun, rencana itu diklaim batal karena kekhawatiran akan adanya penolakan keras dari masyarakat Indonesia.
“Ia (Prabowo) sangat khawatir akan adanya penolakan dari dalam negeri atas langkah tersebut dan akhirnya membatalkannya setelah rencana tersebut bocor ke pers,” ungkap sumber yang dikutip The Times of Israel.
Pemerintah Minta Kemlu Tegas Membantah
Masih dari laporan yang sama, sumber itu juga menyebut bahwa Pemerintah Indonesia meminta Kemlu untuk menegaskan bantahan terhadap rumor tersebut. Pemerintah menilai kabar mengenai rencana perjalanan Prabowo ke Israel tidak pernah ada dan tidak berdasar.
Isu tersebut mencuat bersamaan dengan agenda resmi Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada hari yang sama. Keterkaitan waktu antara kedua kegiatan inilah yang memunculkan spekulasi di media asing.
Kemlu: Tidak Benar, Presiden Langsung Kembali ke Tanah Air
Menanggapi isu tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke Mesir, langsung memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa kabar mengenai rencana perjalanan ke Israel sama sekali tidak benar.
“Tidak benar. Sesuai rencana awal, Presiden akan kembali ke Tanah Air setelah acara di Mesir selesai,” ujar Sugiono, dikutip dari Kompas.id.
Sugiono menjelaskan, setelah menghadiri pertemuan antarnegara yang membahas perdamaian di Gaza, Prabowo dijadwalkan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang.
Forum tersebut juga dihadiri para pemimpin dunia seperti Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Media Asing Soroti Sikap Prabowo terhadap Israel
Kabar mengenai dugaan perubahan sikap Prabowo terhadap Israel bukan kali pertama mencuat di media internasional.
Sebelumnya, Asia News sempat menerbitkan artikel pada Rabu 8 Oktober 2025 berjudul “Indonesian President Prabowo’s ‘softer’ Israel stance signals shift in country’s diplomacy.”
Media tersebut menilai, Prabowo dianggap lebih “lunak” dalam menyikapi hubungan dengan Israel dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Namun, secara prinsip, kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan, karena tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Nada bicara pemerintah (di bawah kepemimpinan Prabowo) telah bergeser dari pemerintahan sebelumnya, yang jauh lebih tegas dalam mengutuk Israel. Ini menjadi masalah,” tulis Asia News mengutip pernyataan pakar Timur Tengah Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi.
“Meskipun kami terus mendukung Palestina, pendekatan kami yang jauh lebih lunak terhadap Israel menimbulkan pertanyaan tentang prioritas diplomatik kami,” tambahnya.
Pidato Prabowo di PBB Sempat Tuai Reaksi
Sebelumnya, pidato Prabowo di Sidang Umum PBB juga sempat memicu reaksi keras dari publik dalam negeri.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel, asalkan negara itu terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan global. Di satu sisi, Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif pernyataan tersebut.
Trump bahkan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo, dengan mengatakan, “Pidato yang luar biasa.”
Namun di sisi lain, publik Indonesia memandang pernyataan itu berpotensi menimbulkan persepsi pergeseran diplomatik Indonesia yang selama ini dikenal tegas dalam mendukung perjuangan Palestina.
Foto Prabowo Muncul di Baliho Israel
Tak lama setelah pidato tersebut, muncul pula gambar Prabowo pada papan iklan di Israel yang mempromosikan rencana perdamaian versi Trump.
Papan iklan itu dibagikan secara daring oleh kelompok Abrahamic Shield dari Koalisi untuk Keamanan Regional.
Kabar tersebut juga sempat mengundang perhatian DPR RI, yang mendesak pemerintah menelusuri kebenaran kemunculan foto Presiden Indonesia di baliho itu.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun segera memberikan klarifikasi, namun tidak secara tegas menolak penggunaan gambar Prabowo dalam promosi tersebut.
Pakar Minta Pemerintah Fokus pada Kepentingan Palestina
Para pengamat hubungan internasional mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Menurut mereka, berbagai kabar dan persepsi yang berkembang di media internasional bisa menimbulkan kesalahpahaman mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan peran Indonesia yang cukup aktif dalam mendorong perdamaian di Gaza, para ahli menilai penting bagi pemerintah untuk menegaskan kembali posisinya.
Langkah itu dinilai perlu agar tidak muncul anggapan bahwa Indonesia mulai melunakkan sikap terhadap Israel.
“Pemerintah harus menegaskan posisi politik luar negeri yang konsisten: mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel sebelum kemerdekaan itu diakui,” ujar salah satu pengamat hubungan internasional di Jakarta.
Komitmen Indonesia Tak Berubah
Di tengah gencarnya pemberitaan asing dan isu diplomatik yang beredar, pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya pada perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.
Kemlu memastikan bahwa tidak ada agenda kunjungan ke Israel dalam bentuk apa pun, termasuk dalam konteks bilateral.
Klarifikasi tegas dari Kemlu ini menjadi penegasan bahwa arah diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tetap berpegang pada prinsip konstitusi dan amanat politik luar negeri bebas aktif.
Rekomendasi
Berita Lainnya
