BGN Tak Wajibkan Susu Sapi dalam Menu Makan Bergizi Gratis

BGN Tak Wajibkan Susu Sapi dalam Menu Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini membuat keputusan penting terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tidak lagi mewajibkan susu sapi sebagai menu utama. 

Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, terutama terkait dengan ketersediaan stok susu di berbagai daerah. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menghindari lonjakan harga yang terjadi akibat permintaan susu yang terus meningkat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak memaksakan susu sapi dalam menu MBG merupakan langkah yang lebih realistis mengingat ketergantungan daerah-daerah tertentu terhadap ketersediaan susu perah yang berbeda-beda. 

Baca Juga

Prabowo Rencanakan Pembangunan Sepuluh Universitas Baru pada 2028

Dalam rapat kerja yang digelar di Komisi IX DPR pada Selasa, 21 Januari 2026, Dadan menambahkan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pasokan makanan bergizi di seluruh wilayah.

Susu Bukan Menu Wajib Untuk Semua Daerah

Keputusan BGN untuk tidak mewajibkan susu sapi pada menu MBG juga didorong oleh faktor geografis dan ketersediaan sumber daya di masing-masing daerah. Dadan menjelaskan bahwa daerah yang memiliki peternakan sapi perah tetap bisa menyajikan susu dalam menu mereka, namun untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya tersebut, susu sapi bisa digantikan dengan bahan pangan lain yang memiliki kandungan gizi yang setara.

“Dengan demikian, susu tidak harus menjadi menu yang wajib. Kami mengatakan bahwa susu bukan hal yang harus diberikan kecuali untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah. Untuk daerah lain, kami memberikan fleksibilitas untuk menggantinya dengan menu lain yang mengandung protein dan kalsium yang setara,” kata Dadan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program MBG tetap dapat berjalan efektif dan tidak terhambat oleh masalah ketersediaan atau harga bahan pangan yang terlalu tinggi. Dengan fleksibilitas ini, daerah-daerah di luar wilayah penghasil susu dapat tetap memberikan gizi yang seimbang tanpa terhambat oleh kendala pasokan susu.

Mencegah Lonjakan Harga Dengan Fleksibilitas Menu

Salah satu alasan utama mengapa BGN memilih untuk tidak memberlakukan keseragaman menu di seluruh Indonesia adalah untuk mencegah lonjakan harga yang sering terjadi akibat permintaan pasar yang tinggi. Dadan menjelaskan bahwa pada beberapa kesempatan sebelumnya, harga bahan pangan tertentu seperti telur dan ayam sempat meroket akibat tingginya permintaan yang disebabkan oleh keseragaman menu nasional.

Sebagai contoh, pada tanggal 17 Oktober 2025, BGN menyajikan menu nasi goreng secara serentak di seluruh Indonesia. Akibatnya, harga telur naik sekitar Rp3.000 per butir karena permintaan yang melonjak. "Pada saat itu, 35 juta penerima manfaat membutuhkan 2.600 ton telur, dan lonjakan permintaan tersebut menyebabkan kenaikan harga," ungkap Dadan.

Dengan tidak adanya kewajiban untuk mengikuti menu yang sama di seluruh Indonesia, BGN berharap dapat mengurangi tekanan terhadap harga bahan makanan tertentu yang mungkin saja menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah dapat menyesuaikan menu mereka sesuai dengan kondisi pasar lokal dan menghindari terjadinya fluktuasi harga yang drastis.

Mengatur Pasokan dan Mengganti Menu Sesuai Ketersediaan

BGN juga aktif dalam mengatur pasokan bahan pangan, seperti telur, ayam, dan produk lainnya, agar harga tetap stabil. Misalnya, ketika harga telur mengalami lonjakan, BGN meminta agar menu ayam dihentikan sementara dan diganti dengan ikan, yang harga pasarnya lebih stabil. Keputusan ini terbukti efektif, dengan harga ikan yang stabil dan harga telur yang tidak lagi mengalami kenaikan signifikan.

“Ketika harga ayam mulai melonjak, kami menyarankan untuk mengganti ayam dengan ikan. Alhamdulillah, harga ikan tetap stabil, sementara harga telur menjadi lebih terkendali,” kata Dadan. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memastikan bahwa program MBG tetap dapat berjalan tanpa membebani penerima manfaat dengan harga bahan pangan yang melambung tinggi.

Tak hanya itu, BGN juga terus melakukan penyesuaian terhadap menu sesuai dengan kondisi pasar. Misalnya, ketika harga kentang turun, BGN meminta SPPG (Satuan Pengelola Program Gizi) untuk memasak kentang setidaknya sekali dalam seminggu. 

Tindakan ini bertujuan untuk menjaga harga kentang tetap stabil, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomis bagi para petani kentang.

Substitusi Bahan Pangan Untuk Menjaga Keberlanjutan Program

Dadan menekankan bahwa dengan adanya fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan, BGN dapat menjaga keberlanjutan program MBG. “Kami sekarang mengatur dengan hati-hati produk-produk atau bahan baku yang tekanannya terlalu tinggi. Kami anjurkan untuk diganti dengan substitusi yang setara,” ujar Dadan.

Upaya ini memungkinkan program MBG tetap memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat tanpa terbebani oleh ketergantungan pada bahan pangan yang ketersediaannya terbatas atau harganya tidak terjangkau. 

Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih terjangkau dan mudah didapatkan, BGN berharap dapat mencapai tujuan utama program ini, yaitu memberikan makanan bergizi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala oleh harga atau pasokan bahan makanan.