Presiden Prabowo Didesak Nonaktifkan Erick Thohir Terkait Skandal BBM Pertalite
JAKARTA – Dalam perkembangan terbaru terkait skandal BBM Pertalite yang diduga dioplos menjadi Pertamax, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyarankan agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera menonaktifkan sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Langkah ini dianggap penting dalam rangka mempercepat penyelidikan dan memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung untuk menuntaskan pengusutan kasus ini.
Perkembangan ini muncul setelah dugaan serius mengenai oplosan BBM beredar luas. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kualitas dan harga bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat. "Soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang," ujar Yusri Usman dalam pernyataannya pada Minggu, 2 Maret 2025, yang dilansir dari RMOL.
Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung mulai melakukan penggeledahan di kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024. Sejak itu, Erick Thohir tampak bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi selama lebih dari empat bulan. Namun, situasi berubah setelah pertemuan Erick dengan Jaksa Agung. Pasca pertemuan tersebut, Erick menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi direksi Pertamina yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini.
Yusri Usman menilai, langkah Erick Thohir untuk mengevaluasi direksi tersebut tidak cukup. Ia mempertanyakan peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis Pertamina, khususnya dalam proses pengadaan minyak. “Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," tegas Yusri.
Yusri menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam pengusutan kasus ini. Menurutnya, tim penyidik Kejaksaan Agung telah bekerja dengan sangat profesional dan memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan. Namun, kehadiran Erick Thohir dalam jabatannya saat ini dinilai bisa menghambat proses hukum yang sedang berjalan.
Lebih jauh, Yusri berharap jika Presiden Prabowo Subianto memang berkomitmen untuk memerangi korupsi sebagaimana janjinya, maka penonaktifan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN adalah langkah logis yang perlu diambil. "Jika kita menginginkan kasus ini cepat terselesaikan dan korupsi diberantas hingga ke akar, nonaktifkan Menteri BUMN sementara waktu adalah pilihan terbaik," tambah Yusri Usman.
Dalam konteks lebih luas, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kementerian BUMN dan Pertamina. Publik menantikan bagaimana pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo dan jajarannya, akan merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan keadilan dan penuntasan kasus tanpa pandang bulu.
Saat ini, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti tambahan. Penyelidikan yang dilakukan termasuk mengaudit sistem pengadaan dan distribusi BBM Pertamina untuk memastikan bahwa skandal ini tidak merugikan negara dalam skala yang lebih besar.
Pakar ekonomi dari berbagai kalangan juga turut menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka mengingatkan bahwa masalah ini dapat mempengaruhi iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap sektor energi di Indonesia jika tidak ditangani dengan serius. Hal ini menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menegakkan hukum dan menunjukkan sikap tegas dalam memberantas korupsi.
Sampai saat ini, pihak Kementerian BUMN dan Pertamina belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan dari Yusri Usman dan pihak-pihak lainnya. Sementara itu, masyarakat berharap agar kebenaran segera terungkap dan penanganan kasus ini dapat dilakukan secara transparan dan adil. Keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan tindak lanjut dari pernyataannya akan diamati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kasus dugaan pemalsuan dan pengoplosan BBM ini tentunya memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya pengawasan dan integritas di lembaga pemerintah. Ini juga menjadi sebuah pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus selalu dikedepankan untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan negara. Dengan adanya tindakan tegas dan konsisten dalam menyikapi kasus ini, diharapkan Indonesia dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi.
Rekomendasi
