Presiden Prabowo Tekankan Pengelolaan SDA Optimal untuk Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional yang maksimal untuk kepentingan negara tanpa mengabaikan iklim usaha. Rabu 28 Januari 2026 sore hingga malam, Kepala Negara memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan SDA, terutama sektor mineral dan batu bara (minerba).

Rapat terbatas tersebut menjadi titik fokus pemerintah untuk memastikan SDA nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Pengelolaan SDA Berorientasi Kepentingan Negara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, Presiden menekankan agar pengelolaan SDA berpihak pada kepentingan negara. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan pendapatan negara yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan rakyat.

Penekanan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyoroti aspek fiskal dari SDA, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan dunia usaha agar sektor minerba tetap produktif dan menarik investasi.

Formulasi Kebijakan Khusus Kementerian ESDM

Presiden Prabowo meminta Kementerian ESDM merumuskan formulasi kebijakan yang tepat untuk pengelolaan minerba, sehingga orientasi pengelolaan SDA dapat selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menekankan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil menegaskan, arahan Presiden sangat jelas: kebijakan harus berfokus pada kepentingan nasional yang lebih besar, mendukung peningkatan penerimaan negara, dan tetap mempertahankan iklim usaha yang sehat.

Menjaga Keseimbangan Antara Negara dan Dunia Usaha

Dalam rapat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan negara secara fiskal, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Bahlil menambahkan, kajian teknis dan pembahasan kebijakan masih terus dilakukan. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme pengelolaan SDA yang seimbang, transparan, dan adil bagi seluruh pihak.

“Pemerintah kini masih melanjutkan kajian dan pembahasan teknis agar pengelolaan SDA berjalan seimbang, negara dapat, dunia usaha tetap hidup, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Bahlil.

Minerba sebagai Sumber Pendapatan Negara Strategis

Mineral dan batu bara menjadi sektor yang diandalkan untuk mendongkrak penerimaan negara. Presiden menegaskan, pengelolaan sektor ini harus optimal, mengingat potensi penerimaan fiskal dari pertambangan sangat signifikan.

Pendekatan yang diminta Presiden tidak semata mengejar keuntungan fiskal, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri, kesejahteraan pekerja, dan perlindungan lingkungan. Strategi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian terkait dalam menyusun kebijakan jangka menengah hingga panjang.

Langkah Selanjutnya Pemerintah

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan kajian teknis dan menyusun kebijakan strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA. Langkah-langkah ini mencakup regulasi, pengawasan, dan mekanisme kolaborasi dengan dunia usaha agar sektor minerba tetap produktif.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan SDA bukan sekadar soal keuntungan negara, tetapi juga harus menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan pendapatan negara meningkat, investor tetap tertarik, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.