KAI Bersiap Akuisisi INKA demi Perkuat Industri Kereta Api Nasional
JAKARTA - Rencana penggabungan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kini berjalan ke arah yang lebih nyata. KAI mematok target agar proses akuisisi terhadap INKA bisa diselesaikan pada November 2026 mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi BUMN yang diinstruksikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa penyatuan dua korporasi ini merupakan perintah dari pemegang saham demi memperkokoh industri perkeretaapian domestik sekaligus mendongkrak efisiensi dalam operasional.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Itu arahan Danantara. Pokoknya tahun ini," kata Bobby usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Bobby menambahkan, apabila proses integrasi ini telah selesai, KAI bakal memegang peran selaku perusahaan induk (holding). Sementara itu, INKA akan diposisikan sebagai subholding yang berkonsentrasi penuh pada lini bisnis manufaktur sarana perkeretaapian.
Seleras dengan hal itu, Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi KAI, I Gede Darmayusa, memaparkan bahwa pemegang saham sudah menyerahkan mandat kepada KAI serta INKA pada 18 Mei 2026.
Mandat tersebut bertujuan untuk melaksanakan uji tuntas (due diligence) serta studi menyeluruh mengenai integrasi kedua badan usaha tersebut.
Studi ini mencakup kepastian pasokan sarana kereta yang lebih kuat, peningkatan efisiensi operasional, pembentukan sinergi jangka panjang, hingga perbaikan fundamental bisnis finansial INKA.
Gede menerangkan bahwa KAI sudah memetakan proyeksi kebutuhan sarana dalam jumlah besar untuk periode lima tahun ke depan.
Perusahaan mengestimasi memerlukan sekitar 2.000 gerbong gondola, 1.200 gerbong datar, 652 kereta penumpang, beserta 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk wilayah Jabodetabek.
Gede berpandangan bahwa lewat besarnya volume kebutuhan itu, diperlukan sinergi yang lebih padu antara pihak operator dengan pihak manufaktur. Hal ini agar proses pengadaan sarana dapat dipersiapkan dalam jangka waktu yang panjang.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Kami berharap KAI dan INKA bisa membuat roadmap kerja sama pengadaan sarana jangka panjang, bukan hanya tahunan atau jangka pendek," ujar Gede.
Dirinya membeberkan bahwa KAI sudah mengunci potensi order untuk INKA dengan nilai berkisar Rp 18,9 triliun dalam jangka lima tahun ke depan.
Bukan hanya itu, sektor bisnis maintenance, repair and overhaul (MRO) alias perawatan sarana kereta diproyeksikan dapat mendatangkan pendapatan berulang (recurring income) mendekati Rp3 triliun per tahun atau sama dengan Rp15 triliun dalam periode lima tahun.
Gede menilai, jaminan order serta pendapatan berulang tersebut bisa dijadikan sebagai pilar utama untuk memulihkan struktur keuangan INKA sekaligus memperkuat sektor industri kereta api di dalam negeri.
Di sisi lain, Rizal Bawazier selaku anggota Komisi VI DPR RI, turut menyatakan dukungannya terhadap skema integrasi antara KAI dan INKA ini.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Saya secara pribadi dan fraksi pun mungkin setuju. Di sini ada surat dari BP BUMN mengenai rencana integrasi KAI dengan INKA, ini sangat bagus. Dan rencananya akan ada tanda tangan akuisisi INKA pada November," ujar Rizal.
Rizal berpendapat bahwa kebijakan ini bisa menekan angka ketergantungan terhadap impor sarana kereta sekaligus memaksimalkan utilitas kapasitas produksi domestik.
Dirinya menaruh harapan agar kebutuhan terhadap armada serta komponen perkeretaapian yang selama ini disuplai dari luar negeri dapat dialihkan secara bertahap untuk diproduksi oleh INKA.