Rupiah Lemah 0,46 Persen ke Rp18.049, Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah

JAKARTA – Mata uang Garuda diprediksi masih akan menghadapi tekanan dan mengalami pelemahan pada aktivitas perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026).

Pada penutupan transaksi hari Kamis (4/6/2026), mata uang rupiah mengalami penurunan sebesar 0,46% atau kehilangan 82 poin sehingga terdampar ke level Rp18.049 per dolar AS. 

Posisi tersebut menjadi catatan paling rendah sepanjang sejarah. Di lain sisi, indeks dolar AS justru memperlihatkan penurunan sebesar 0,10% ke posisi 99,42.

Seorang pengamat pasar mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah ini masih berpotensi berlanjut pada perdagangan hari ini. Sebagaimana dilansir dari berita sumber:

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis (4/6/2026).

Untuk saat ini, sentimen psikologis di pasar finansial yang memberikan tekanan terhadap rupiah bersumber dari meningkatnya ketegangan geopolitik global. 

Menurut penjelasan Ibrahim, para pelaku pasar lebih memilih untuk mengamankan aset mereka di tengah eskalasi militer yang terjadi di wilayah Timur Tengah.

Kabar paling baru menyebutkan bahwa pihak Washington telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada Rabu malam. Kendati demikian, realisasinya sangat bergantung pada penghentian konfrontasi oleh pihak Hizbullah. Sebagaimana dilansir dari berita sumber:

"Pasukan Israel memperluas operasi militer di Lebanon selatan, menargetkan daerah yang dikuasai Hizbullah dalam beberapa hari terakhir," ujarnya.

Selain isu konflik, atensi para pelaku pasar kini juga mengarah pada publikasi data perekonomian dari Amerika Serikat, khususnya laporan non-farm payrolls yang menjadi sorotan utama pada hari Jumat ini. 

Pada Rabu kemarin, data yang dirilis oleh lembaga pemroses penggajian ADP menunjukkan sektor swasta di AS berhasil menciptakan 122.000 lapangan kerja baru selama bulan Mei. 

Angka ini melampaui estimasi para ekonom sekaligus menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan pencapaian bulan sebelumnya.

Dari faktor internal, Ibrahim melihat adanya kecemasan yang semakin menebal di pasar akibat lonjakan harga minyak mentah global. Hal ini berisiko memperlebar defisit anggaran negara hingga mendekati batas aman 3%. 

Situasi tersebut memicu kekhawatiran mengenai potensi adanya intervensi yang lebih dalam dari otoritas terhadap sektor komoditas. Ditambah lagi, pasar juga dilanda kepanikan terkait isu reklasifikasi status pasar modal oleh MSCI yang hingga sekarang belum mendapatkan kejelasan.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, sempat memaparkan proyeksinya bahwa dalam skenario terbaik, nilai tukar rupiah pada tahun ini diperkirakan akan berada di level Rp17.089 per dolar AS. 

Sebaliknya, dalam skenario terburuknya, rupiah diprediksi bisa melemah hingga menyentuh angka Rp17.834 per dolar AS.

Terbukanya peluang skenario positif untuk mata uang rupiah didukung oleh beberapa faktor kunci. Di antaranya adalah aksi intervensi berani dari Bank Indonesia (BI), penerapan kebijakan moneter yang ketat, kepastian bahwa BI tetap independen dari intervensi pemerintah, kedisiplinan dalam pengelolaan postur APBN, hingga masuknya aliran dana asing (capital inflow) ke instrumen pasar saham maupun SBN. 

Sebagaimana dilansir dari berita sumber:

"Skenario negatif untuk rupiah adalah adanya intervensi politik ke Bank Indonesia, melebarnya defisit transaksi berjalan, hawkish The Fed, konflik geopolitik, dan adanya capital outflow dari SBN atau pasar saham," kata Nafan.

Faktor Pemicu Tekanan Terhadap Rupiah

Analis dari Sinarmas Sekuritas menilai bahwa bergesernya posisi rupiah hingga melewati level Rp18.000 per dolar AS menjadi indikasi nyata mengenai bertambahnya beban struktural pada neraca eksternal Indonesia. Jika dihitung sepanjang tahun berjalan, rupiah terpantau sudah melemah hampir 8%. 

Hal ini dipicu oleh derasnya aliran modal asing yang keluar terkait penyesuaian bobot indeks MSCI, berkurangnya surplus neraca perdagangan, serta membengkaknya biaya impor energi akibat konflik bersenjata di Timur Tengah.

Hal lain yang turut menjadi perhatian investor adalah penurunan prospek (outlook) kredit untuk Danantara serta sovereign rating Indonesia yang dirilis awal tahun ini. 

Sentimen negatif tersebut dinilai membuat para investor global memandang risiko instrumen aset dalam negeri menjadi lebih buruk. Sebagaimana dilansir dari berita sumber:

“Tekanan terhadap rupiah mencerminkan kombinasi faktor eksternal dan domestik yang belum menunjukkan tanda mereda,” tulis Sinarmas Sekuritas dalam risetnya, dikutip Jumat (5/6/2026).

Padahal, pihak otoritas pemerintahan sebelumnya menaruh ekspektasi besar bahwa implementasi regulasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bisa menambah pasokan valuta asing di dalam negeri hingga mendekati US$2 miliar setiap bulannya. Namun, efek stabilisasi dari kebijakan ini dinilai belum memberikan pengaruh yang nyata di pasar valuta asing.

Kondisi geopolitik dunia pun semakin memanas menyusul benturan militer yang menyeret Iran, Kuwait, dan Amerika Serikat, yang pada akhirnya menaikkan premi risiko pada komoditas minyak bumi. Keadaan ini memperberat tekanan bagi negara net-importir minyak seperti Indonesia.

Bukan hanya faktor eksternal, para pelaku pasar saat ini juga memilih bersikap wait and see demi menunggu hasil evaluasi status klasifikasi pasar oleh MSCI yang rencananya diumumkan pada 18 Juni mendatang. 

Ada kekhawatiran di pasar bahwa penurunan peringkat Indonesia dalam indeks global tersebut dapat memicu gelombang aksi jual massal lanjutan oleh dana pasif asing.

Sementara itu, kurva imbal hasil (yield) obligasi pemerintah saat ini tengah menunjukkan fenomena inversi, di mana imbal hasil untuk surat utang jangka pendek bergerak naik melampaui imbal hasil tenor 10 tahun. 

Menurut penjelasan dari Sinarmas Sekuritas, tren inversi seperti ini biasanya mencerminkan prediksi pelaku pasar terhadap adanya perlambatan aktivitas ekonomi, potensi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut, atau kombinasi dari kedua kondisi tersebut.