Peran DDMF Danantara untuk Pendanaan Proyek Jangka Panjang

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Komisi XI DPR/RI melangsungkan rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026) guna mendiskusikan fungsi Danantara Development Management Fund (DDMF). Wadah investasi ini disiapkan untuk menyokong proyek-proyek strategis yang memiliki keuntungan jangka panjang. Walakin, efektivitas instansi baru tersebut diprediksi bakal sangat bergantung pada kesanggupannya dalam menciptakan tata kelola yang tepercaya, menggaet pemodal swasta, serta mengantisipasi pembengkakan alur birokrasi maupun risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI, Mukhamad Misbakhun, menuturkan bahwa pertemuan tersebut mengulas rentetan proyek prioritas sekaligus pola pendanaan DDMF. Kendati demikian, rincian menyeluruh mengenai isi rapat belum dapat dipublikasikan lantaran diagendakan secara tertutup.

Ia menyampaikan bahwa DDMF pada dasarnya diproyeksikan untuk menyuntik modal ke sektor-sektor yang selama ini dijauhi oleh pihak swasta akibat masa pengembalian modal yang memakan waktu lama. 

Ia juga menilai tantangan terbesar dalam pendanaan proyek-proyek tersebut yaitu rendahnya tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) jika sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, sehingga intervensi negara sangat diperlukan agar proyek strategis tetap berjalan, sebagaimana dilansir dari berita sumber:

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut penjelasan Misbakhun, sistem pendanaan proyek tidak sekadar memisahkan porsi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. 

Pihak pemerintah saat ini masih merancang skema pembiayaan yang pas untuk tiap-tiap proyek. Meski begitu, ia memastikan dana dari APBN tidak akan mengalir langsung ke DDMF. "Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya. Ia menginfokan pula bahwa DDMF sudah memaparkan taktik untuk menjaring investasi skala global. Pihak DPR bakal mengontrol eksekusi taktik tersebut secara berkala pada rapat pengawasan mendatang.

Di sisi lain, Managing Director Danantara Rohan Hafas menggarisbawahi bahwa tiap investasi yang dieksekusi DDMF akan senantiasa memperhatikan nilai-nilai komersial, sekalipun mempunyai horizon investasi jangka panjang. 

Pihaknya pun berkomitmen memberikan laporan berkala terkait progam kerja kepada Komisi XI DPR/RI, sebagaimana dilansir dari berita sumber:

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Saat dimintai keterangan perihal angka target sumbangsih investasi Danantara bagi pertumbuhan ekonomi domestik, baik Misbakhun maupun Rohan masih enggan membeberkan detailnya. 

Keduanya berdalih bahwa seluruh target tersebut masih dalam proses penggodokan rencana kerja dan bakal dikalkulasi merujuk pada karakter tiap proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpendapat bahwa DDMF berpeluang menjadi rekan strategis demi menopang pendanaan proyek jangka panjang yang diprioritaskan pemerintah.

Menko AHY menitikberatkan beberapa proyek utama yang memerlukan sokongan modal masif serta berkelanjutan. Salah satunya yakni pendirian Giant Sea Wall guna memproteksi area pesisir yang terancam oleh penurunan permukaan tanah serta naiknya air laut, khususnya di area Teluk Jakarta serta wilayah Semarang, Kendal, dan Demak.

Bukan hanya itu, Menko AHY turut mendorong akselerasi perluasan sektor perkeretaapian lewat langkah revitalisasi jalur yang ada, pengaktifan kembali jalur mati, hingga pembuatan rute baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Baginya, pematangan jaringan kereta api memegang andil vital untuk memperkokoh konektivitas nasional sekaligus mendongkrak efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pendirian Danantara Development Mutual Fund (DDMF) yang menjadi bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menghadapi sejumlah ganjalan. Selain berisiko memperumit struktur birokrasi, pola ini disinyalir dapat memperbesar risiko posisi utang publik jika tidak dipagari oleh tata kelola yang kokoh.

Pengamat BUMN yang juga menjabat sebagai Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, berpandangan bahwa eksistensi DDMF membawa potensi risiko yang lebih dominan ketimbang faedahnya. 

Baginya, kontras dengan badan pengelola investasi yang sanggup mengumpulkan dana lewat aktivitas investasi, DDMF justru akan menggantungkan sumber dananya pada instansi induk. 

Dampaknya, lembaga ini berisiko merilis surat utang atau instrumen pendanaan lain yang lambat laun dapat memperbesar eksposur utang publik. "Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Di luar isu pendanaan, kehadiran DDMF disinyalir bisa memperpanjang alur birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN. Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) diproses lewat kementerian teknis terkait dan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya DDMF, ia menilai akan tercipta satu tahapan baru yang justru berisiko menggerus efisiensi. "Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga memberi peringatan bahwa operasional DDMF pada fase awal masih berpeluang disokong oleh APBN maupun pengelolaan dividen BUMN. Situasi ini dikhawatirkan memicu tumpang tindih peran dengan lembaga yang sudah lebih dahulu mengelola investasi pemerintah. 

Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF jika fungsi yang dijalankan sejatinya sudah terakomodasi di bawah payung Danantara yang ada sekarang. "Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Ia mengemukakan bahwa orientasi utama Danantara semestinya tetap berfokus pada penguatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan instansi tersebut tidak cuma ditakar dari perolehan laba investasi semata, tetapi juga dari kompetensinya dalam mengungkit rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

Menurut pandangannya, Danantara wajib memosisikan diri sebagai pemacu investasi dengan menginisiasi proyek berdaya ekonomi besar agar dapat memikat atensi pemodal swasta, termasuk pemodal asing, khususnya pada sektor riil.

Saras, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa menyebutkan bahwa parameter kesuksesan Danantara harus merepresentasikan sumbangsihnya bagi pembangunan ekonomi nasional secara holistik. "Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya. 

Di sisi lain, Kadin mengamati bahwa taktik memikat investor global tidak bisa sekadar bertumpu pada modal dari pemerintah ataupun badan usaha milik negara (BUMN). Aspek yang jauh lebih krusial adalah kecakapan dalam menumbuhkan kepercayaan para pemodal.