Agentic AI Jadi Andalan Kemkomdigi untuk Kebijakan Publik Presisi Data
JAKARTA - Pemerintah mulai menaruh perhatian serius pada Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) sebagai alat strategis untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik di era digital. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin terekam dalam berbagai platform—mulai dari mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga marketplace—Kemkomdigi menilai pendekatan berbasis data kini tak lagi bisa ditawar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menegaskan bahwa Agentic AI dapat membantu negara membaca pola digital masyarakat secara lebih utuh sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih presisi dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Governance Agentic AI di Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Dalam pandangannya, tanpa kemampuan memahami data agregat secara baik, pemerintah akan terus menghadapi masalah klasik: program publik yang tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Agentic AI Dinilai Penting untuk Membaca Pola Hidup Digital
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menegaskan pentingnya pemanfaatan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) sebagai instrumen strategis negara untuk mendorong kebijakan publik yang lebih presisi dan berbasis data di era digital. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Governance Agentic AI di Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Ismail menyoroti bahwa penguasaan Agentic AI menjadi krusial agar pemerintah dapat membaca pola hidup digital masyarakat secara utuh. “Pola hidup masyarakat terekam melalui mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga marketplace. Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai, jejak digital masyarakat yang begitu luas seharusnya dapat menjadi bahan utama bagi negara untuk memahami kebutuhan warga secara lebih tepat. Dengan dukungan AI yang mampu menganalisis pola secara mendalam, pemerintah bisa memperkirakan kebutuhan layanan, memetakan masalah, serta menentukan prioritas program secara lebih akurat.
Kebijakan Berbasis Data Agregat Tanpa Melanggar Privasi
Ismail menekankan bahwa fokus utama dalam hal ini adalah aksesibilitas dan kemampuan negara untuk membaca data secara agregat demi kepentingan publik, tanpa melanggar privasi. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya teknologi, melainkan bagaimana negara mampu mengelola data secara aman dan bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, Agentic AI dipandang dapat menjadi jembatan: membantu negara memproses data skala besar untuk kepentingan publik, namun tetap menjaga batasan privasi individu. Pendekatan agregat menjadi penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan data.
Selain untuk ketepatan kebijakan, Agentic AI juga diyakini memiliki efek yang lebih luas bagi negara. Ismail menyebut teknologi ini berpotensi memperkuat kedaulatan digital, sekaligus membuka peluang ekonomi nasional yang lebih besar.
Dorong Solusi AI yang Sesuai Konteks Indonesia
Ismail menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi AI dari luar. Ia menilai banyak solusi AI memerlukan penyesuaian agar benar-benar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, hingga karakteristik data Indonesia.
Pernyataan ini menekankan dua hal: pertama, AI harus dibangun dengan pemahaman lokal agar hasilnya efektif; kedua, Agentic AI dapat menjadi ruang tumbuh bagi inovasi dalam negeri. Dengan demikian, teknologi ini bukan hanya soal efisiensi pemerintahan, tetapi juga soal daya saing nasional di tengah kompetisi digital global.
Penerapan Etika dan Kerangka Hukum Harus Sejak Awal
Ismail juga menekankan perlunya kerangka etika dan batasan yang jelas sejak awal agar pemanfaatan Agentic AI dapat berjalan secara bertanggung jawab. “Ini bukan semata soal teknologi, tetapi membangun sistem dan budaya,” katanya.
Poin ini menjadi penting karena penerapan AI dalam pemerintahan menyangkut keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tanpa etika dan aturan main yang kuat, teknologi berisiko digunakan secara tidak tepat, memunculkan bias, atau bahkan merugikan publik.
Karena itu, pengembangan Agentic AI harus diiringi dengan kerangka hukum yang jelas, standar tata kelola data, serta budaya kerja yang mendukung pemanfaatan AI secara aman dan transparan.
Kemkomdigi Jadi Orkestrator, Kolaborasi Disebut Kunci Utama
Kemkomdigi berperan sebagai orkestrator pengembangan infrastruktur AI nasional, mengingat kompleksitas dan skala investasi yang besar tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Ismail pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem Agentic AI di Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
