Banten Uji Coba Pembatasan Gadget untuk Disiplin Sekolah
JAKARTA - Wacana pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan kembali mengemuka. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang kian melekat dalam kehidupan pelajar, Pemerintah Provinsi Banten memilih mengambil langkah antisipatif.
Alih-alih melarang total, kebijakan yang ditempuh justru mengedepankan pengendalian penggunaan gadget secara terukur di sekolah. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan pembelajaran modern dengan pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.
Tidak hanya peserta didik, kebijakan tersebut juga menyasar guru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang harus memberi contoh dalam pemanfaatan teknologi secara bijak.
Baca Juga
Latar Belakang Kebijakan Pembatasan Gawai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mulai membatasi penggunaan gawai bagi siswa dan guru di jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) di lingkungan sekolah.
Kebijakan tersebut dituangkan secara resmi melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/0374-Dindikbud/2026 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Selular di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SKh negeri maupun swasta di Provinsi Banten.
Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai evaluasi internal menunjukkan bahwa penggunaan gawai yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan kedisiplinan, serta memicu ketergantungan teknologi di kalangan siswa. Oleh karena itu, Dindikbud Banten memilih melakukan uji coba sebelum menetapkan kebijakan ini secara permanen.
Kepala Seksi SMK Kantor Cabang Dindikbud Banten, Maksis Sakhabi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diuji coba selama tiga bulan, terhitung sejak Februari hingga April 2026. Masa uji coba ini menjadi ruang evaluasi untuk melihat efektivitas kebijakan sekaligus menampung masukan dari pihak sekolah.
"Surat edaran kebijakan itu telah disampaikan ke seluruh sekolah di kabupaten, kota di Banten. Pekan ini mulai diberlakukan oleh pihak satuan pendidikan," ujar Maksis,.
Tujuan Pendidikan dan Penguatan Disiplin
Menurut Maksis, pembatasan penggunaan gawai bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar dan kedisiplinan siswa, sekaligus meminimalkan dampak negatif perkembangan teknologi di lingkungan sekolah. Dengan berkurangnya distraksi dari telepon selular, diharapkan siswa dapat lebih fokus mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk membangun kebiasaan belajar yang sehat. Sekolah diharapkan kembali menjadi ruang interaksi langsung antara guru dan siswa tanpa gangguan notifikasi media sosial, gim daring, atau konten digital lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran.
Meski demikian, Dindikbud Banten menegaskan bahwa pembatasan ini tidak bersifat kaku. Penggunaan gawai tetap diperbolehkan untuk mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan perangkat digital sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.
"Misalnya, kalau ada jurusan Desain Komunikasi Visual. Nanti saat praktik, anak-anak membuat video itu boleh dalam konteks pembelajaran," tegasnya.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas atau kompetensi digital siswa, melainkan mengarahkan penggunaannya agar tetap relevan dengan tujuan pendidikan.
Mekanisme Penerapan di Sekolah
Dalam skema penerapannya, siswa yang membawa telepon selular ke sekolah diwajibkan mengumpulkan perangkat tersebut kepada pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Gawai akan dikembalikan setelah jam pelajaran selesai. Mekanisme ini dirancang agar tidak menimbulkan keresahan, baik bagi siswa maupun orang tua.
Sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat, sekolah juga diminta menyediakan nomor kontak khusus yang dapat dihubungi oleh orang tua atau wali murid selama jam sekolah berlangsung. Fasilitas ini memastikan komunikasi tetap bisa dilakukan apabila terjadi situasi mendesak.
"Ketika darurat, orang tua murid bisa menghubungi anaknya meski saat jam belajar, maka disiapkan kontak darurat," jelasnya.
Pihak sekolah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan sesuai kondisi masing-masing, selama tetap berpedoman pada surat edaran yang telah diterbitkan oleh Dindikbud Provinsi Banten.
Pengawasan dan Pendekatan Edukatif
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, setiap satuan pendidikan diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Satgas tersebut terdiri dari guru dan perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembatasan gawai di lingkungan sekolah.
Keberadaan OSIS dalam Satgas diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif di kalangan siswa, sehingga aturan tidak dipandang sebagai bentuk pengekangan semata, melainkan sebagai kesepakatan bersama demi kenyamanan belajar.
Apabila ditemukan pelanggaran, sekolah diminta menerapkan sanksi yang bersifat mendidik. Pendekatan ini menekankan pembinaan karakter, bukan hukuman fisik atau tindakan represif.
"Misal ada yang enggak mengumpulkan gawai, nanti akan diberi sanksi edukasi, bukan dihukum kekerasan," jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Dindikbud Banten berharap kebijakan pembatasan gawai dapat diterima dengan baik oleh seluruh warga sekolah dan menjadi langkah awal menuju lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, disiplin, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
Rekomendasi
