Pemerintah Beri Sinyal Perpanjangan Kontrak Freeport Guna Eksplorasi Cadangan Mineral Baru
JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat mengenai pemberian karpet merah bagi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia pasca 2041 demi keberlanjutan produksi nasional.
Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memastikan stabilitas operasional tambang emas serta tembaga terbesar di Papua agar kontribusi terhadap ekonomi tetap terjaga secara konsisten.
Kepastian hukum melalui perpanjangan izin usaha pertambangan khusus sangat krusial agar pihak perusahaan memiliki keberanian untuk menanamkan modal besar dalam proyek eksplorasi cadangan bawah tanah.
Baca JugaPLN EPI Sukses Sabet 2 Penghargaan PRIA 2026 Perkuat Komunikasi Sektor Energi
Urgensi Eksplorasi Masif Demi Menjaga Ketersediaan Cadangan Mineral Nasional
Bahlil Lahadalia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terlena dengan cadangan mineral yang ada sekarang tanpa melakukan upaya pencarian sumber daya baru yang lebih dalam dan luas.
Tanpa adanya komitmen eksplorasi yang kuat sejak saat ini maka dikhawatirkan produksi mineral strategis tersebut akan mengalami penurunan tajam sebelum masa kontrak operasional berakhir nantinya.
Pemerintah memandang bahwa investasi teknologi tinggi dalam pertambangan bawah tanah memerlukan waktu yang panjang sehingga keputusan perpanjangan kontrak harus segera diputuskan dengan pertimbangan yang sangat matang.
Rencana Penambahan Saham Indonesia Sebesar 10 Persen di Freeport
Salah satu syarat utama yang diajukan oleh pemerintah dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak ini adalah penambahan kepemilikan saham negara Indonesia sebesar 10 persen lebih besar.
Melalui penambahan tersebut maka total saham yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan MIND ID akan meningkat secara signifikan menjadi angka 61 persen.
Peningkatan porsi saham ini menjadi bukti kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Komitmen Hilirisasi Melalui Pembangunan Smelter dan Fasilitas Pemurnian Baru
Pemerintah juga mewajibkan PT Freeport Indonesia untuk terus mendukung agenda besar hilirisasi industri melalui komitmen pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri Indonesia.
Langkah hilirisasi ini bertujuan agar setiap komoditas mentah yang dihasilkan dari bumi Papua tidak langsung diekspor melainkan diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi.
Bahlil menegaskan bahwa pembangunan smelter adalah harga mati yang harus dipenuhi oleh setiap investor besar yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan di wilayah kedaulatan Indonesia.
Kontribusi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Papua di Masa Depan
Keberlanjutan operasional Freeport dinilai akan memberikan jaminan ekonomi jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur pendidikan hingga kesehatan bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah provinsi Papua.
Pendapatan negara yang bersumber dari pajak royalti serta dividen perusahaan tersebut tetap menjadi tulang punggung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui kajian mendalam agar kepentingan nasional tetap berada di atas segala kepentingan korporasi maupun pihak asing lainnya yang terlibat.
Stabilitas Iklim Investasi Sektor Pertambangan di Tengah Dinamika Global
Keputusan pemberian perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi iklim investasi global di Indonesia terutama pada sektor energi dan sumber daya mineral yang kompetitif.
Negosiasi yang sedang berlangsung dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip saling menguntungkan antara pihak pemerintah selaku pemilik lahan dan investor selaku pengelola operasional tambang secara teknis.
Hingga hari Sabtu 21 Februari 2026 pemerintah terus memantau perkembangan proses eksplorasi yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kelestarian lingkungan hidup yang sangat ketat.
Seluruh proses administrasi mengenai perpanjangan kontrak ini ditargetkan dapat selesai dalam waktu dekat agar memberikan kepastian bagi ribuan tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidup pada industri.
Kedaulatan sumber daya alam tetap menjadi prioritas utama Bahlil Lahadalia dalam memimpin kementerian investasi guna mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing secara global.
Rekomendasi
