DPD RI Dorong Kemenkes Percepat Penugasan Dokter Papua Barat Daya
JAKARTA - Pemerataan layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas kesehatan membuat pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal. Kondisi ini mendorong lembaga perwakilan daerah untuk meminta langkah cepat dari pemerintah pusat agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat segera terpenuhi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Hartono, meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempercepat program penugasan khusus bagi dokter serta tenaga kesehatan di wilayah Papua Barat Daya. Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas masih banyaknya fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga medis.
Baca JugaSyarat Daftar PPG: Ketentuan, Tips, dan Strategi Agar Lolos Seleksi
Menurut Hartono, percepatan program ini sangat diperlukan karena sejumlah puskesmas dan rumah sakit di kabupaten maupun kota di Papua Barat Daya masih mengalami kekosongan tenaga kesehatan.
Keterbatasan anggaran daerah serta minimnya kuota aparatur sipil negara menjadi faktor yang membuat pemenuhan tenaga medis belum bisa dilakukan secara maksimal melalui pemerintah daerah.
Kebutuhan Tenaga Medis di Daerah Masih Tinggi
Hartono menilai kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di berbagai daerah masih sangat tinggi. Hal ini terutama dirasakan oleh fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terpencil dan memiliki akses terbatas.
“Banyak fasilitas kesehatan di daerah yang sangat membutuhkan tenaga medis. Namun pemenuhannya terkendala keterbatasan anggaran daerah serta kuota ASN yang tersedia,” kata Hartono di Sorong, Jumat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik. Tanpa adanya tenaga medis yang memadai, masyarakat akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.
Hartono juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya untuk memetakan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Koordinasi ini bertujuan memastikan data kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dorongan DPD Agar Program Penugasan Khusus Diprioritaskan
DPD RI berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti usulan dari pemerintah daerah terkait penempatan tenaga kesehatan melalui skema penugasan khusus. Skema ini dinilai menjadi solusi cepat untuk mengisi kekosongan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan.
“Kami dari DPD mendorong agar Kemenkes segera merealisasikan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Ini penting karena sebagai daerah otonomi khusus, Papua memiliki afirmasi di bidang kesehatan,” ujar Hartono.
Sebagai wilayah dengan status otonomi khusus, Papua memiliki berbagai kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, termasuk dalam sektor kesehatan. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Melalui program penugasan khusus, dokter serta tenaga kesehatan dari berbagai daerah dapat ditempatkan sementara di wilayah yang mengalami kekurangan tenaga medis. Program ini juga dinilai efektif untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Prioritas Tenaga Kesehatan Putra Daerah
Kebijakan penugasan khusus ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Papua. Pemerintah pusat mendorong agar tenaga kesehatan yang berasal dari daerah setempat mendapatkan prioritas dalam program tersebut.
Hal ini sejalan dengan surat resmi Kementerian Kesehatan Nomor PG.01.02/F/5382/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang menginstruksikan agar program penugasan khusus di wilayah Papua memprioritaskan putra daerah atau Orang Asli Papua.
Kebijakan afirmasi tersebut merupakan hasil evaluasi koordinasi wilayah Papua yang dilakukan pada November 2025. Salah satu pertimbangannya adalah agar tenaga kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.
Selain itu, tenaga kesehatan yang berasal dari daerah tersebut dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pelayanan berkelanjutan karena mereka memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal.
Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah.
Harapan Percepatan Penempatan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat 392 peserta penugasan khusus yang aktif bertugas di puskesmas wilayah Papua serta enam dokter spesialis yang ditempatkan di rumah sakit.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program penugasan khusus telah berjalan, namun kebutuhan tenaga kesehatan di Papua masih memerlukan tambahan tenaga medis.
Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Kementerian Kesehatan juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi tenaga kesehatan Orang Asli Papua yang siap ditugaskan.
Pendataan tersebut menjadi langkah penting agar proses seleksi dan penempatan tenaga kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Hartono mengatakan bahwa proses koordinasi dan pendataan di tingkat provinsi sebenarnya telah dilakukan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera melanjutkan tahapan berikutnya, yakni seleksi dan penempatan tenaga kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.
“Ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat guna menjamin layanan kesehatan masyarakat di pelosok Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dengan percepatan penugasan tenaga medis, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah dapat beroperasi secara optimal. Kehadiran dokter dan tenaga kesehatan yang cukup juga akan membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata.
Rekomendasi
