Efisiensi Energi Meningkat Berkat Kombinasi WFH dan Transportasi Umum yang Optimal

Efisiensi Energi Meningkat Berkat Kombinasi WFH dan Transportasi Umum yang Optimal

JAKARTA - Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan imbauan untuk pekerja swasta dianggap kurang efektif dalam mengurangi beban energi. 

Pengalihan beban justru terjadi ke rumah tangga karena kebutuhan listrik dan jaringan internet meningkat saat bekerja. Ekonom Nailul Huda menilai penerapan WFH tidak signifikan untuk menghemat energi, baik bagi ASN maupun karyawan swasta.

Untuk ASN, jumlah yang sedikit membuat penghematan BBM tidak maksimal, bahkan bisa meningkat karena praktik work from anywhere (WFA) di hari Jumat. Sementara itu, bagi pekerja swasta, sifat imbauan membuat efisiensi energi sulit tercapai. Di Jakarta, beberapa sektor juga masih menerapkan WFA sejak masa pandemi, sehingga imbauan WFH kurang diindahkan.

Baca Juga

BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Lebat Landa Sejumlah Kota Besar Indonesia

Nailul Huda justru menekankan pentingnya transportasi umum. "Saya justru mendorong adanya penggunaan transportasi umum," ujarnya. Ia menambahkan bahwa transportasi umum tidak hanya soal energi, tetapi juga berdampak pada tata kota dan lingkungan.

Pentingnya Pembangunan Transportasi Umum

Krisis energi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan transportasi umum di perkotaan. "Mempercepat ini tentu butuh kebijakan yang tepat untuk membangun tata kelola transportasi umum," kata Nailul. Basis kebijakan harus mengedepankan permintaan, termasuk trayek, halte, dan pedestrian yang layak bagi masyarakat.

Di Jabodetabek, banyak pekerja swasta sudah memanfaatkan transportasi umum seperti Transjakarta dan KRL. ASN juga termasuk yang menggunakan moda transportasi ini. Hanya segelintir pejabat yang masih mengandalkan kendaraan pribadi, sehingga pembatasan bagi mereka dinilai perlu.

Mendorong pejabat naik transportasi publik menjadi salah satu langkah konkret. "Menteri-menteri ini tidak perlu lagi lah naik mobil mewah. (Pejabat) naik KRL, MRT, dan sebagainya," ujar Nailul. Hal ini bisa menjadi contoh agar penggunaan energi menjadi lebih efisien dan lingkungan lebih tertata.

Dampak WFH terhadap Energi dan Produktivitas

Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono menekankan bahwa WFH memang mengurangi kebutuhan transportasi. Namun, energi listrik dan internet di rumah meningkat seiring jumlah pekerja yang bekerja dari rumah. "Karena itu kebijakan penggunaan transportasi umum memang tepat," jelasnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan penurunan produktivitas pekerja. Jika produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi pun bisa terdampak. "Untuk itu produktivitas harus kita pacu agar meningkat," tegas Aloysius.

Kebijakan WFH memang memberi keuntungan pada kawasan urban, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan energi di rumah tangga. Dampak positif hanya terlihat bila jarak rumah ke kantor cukup jauh. Pekerja dengan perjalanan dekat mungkin tidak merasakan efisiensi signifikan.

WFH Sektor Swasta dan Pembatasan

Tadjudin Nur Effendi dari UGM menilai kebijakan WFH perlu meninjau jarak tempuh pekerja. Pekerja dari kota lain ke Jakarta memiliki pengeluaran lebih tinggi, mulai dari BBM hingga biaya transportasi antar kota. Efisiensi energi akan terasa signifikan bila pekerja jarak jauh cukup banyak.

Sektor manufaktur tidak bisa menjalankan WFH secara maksimal. Sebaliknya, sektor finansial atau jasa tertentu lebih fleksibel. Namun, biaya listrik dan WiFi menjadi pertimbangan tambahan bagi perusahaan.

Apindo menekankan WFH harus selektif agar tidak mengganggu produktivitas. Setiap perusahaan harus menyesuaikan aturan dengan operasional masing-masing. Sektor non-esensial bisa menjalankan WFH tanpa mengorbankan kinerja.

Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan industri makanan dan minuman memerlukan kehadiran fisik. Fleksibilitas WFH di sektor ini sangat terbatas. Oleh karena itu, fleksibilitas pemerintah bagi pelaku usaha dinilai tepat.

Pengawasan ASN dan Evaluasi WFH

Menteri Sosial memberikan peringatan bagi ASN yang memanfaatkan WFH untuk liburan. Sanksi mulai dari tertulis, pengurangan tunjangan, hingga pemberhentian bisa diterapkan. "Ada aplikasinya kami. Mereka harus tetap absen di pagi dan sore hari, serta mengisi SKP," jelasnya.

Melalui absensi dan SKP, kinerja ASN yang bekerja dari rumah dapat diawasi. Tujuannya meminimalkan tindakan indisipliner. "Makanya namanya WFH ya dari rumah lah. Jadi kita harapkan bener-bener mentaati seluruh ketentuan yang ada," tambahnya.

Peraturan WFH untuk ASN mulai dijalankan pada 10 April 2026. Kebijakan ini berlaku resmi sejak 1 April 2026 sesuai SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026. Pelaksanaan bertujuan menjaga hak pekerja tetap terpenuhi, seperti gaji dan cuti tahunan.

Sejumlah sektor usaha dikecualikan dari imbauan WFH. Sektor kesehatan, energi, infrastruktur, layanan publik, perdagangan, industri, jasa, akomodasi, makanan, transportasi, dan keuangan tetap wajib hadir. Evaluasi penerapan WFH akan dilakukan dua bulan setelah implementasi.