Kenaikan Tunjangan Reses DPR Disorot Dunia, Media Asing Angkat Suara
JAKARTA - Kenaikan tunjangan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menimbulkan sorotan tajam, tidak hanya dari masyarakat dalam negeri, tetapi juga dari media internasional.
Langkah pemerintah menaikkan dana reses hampir dua kali lipat pada tahun 2025 ini menjadi sorotan baru di tengah protes publik terhadap kesejahteraan para pejabat. Sejumlah media asing menilai kebijakan ini menunjukkan adanya ketimpangan di saat masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi pasca pandemi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa dana reses anggota dewan kini mencapai Rp702 juta, naik signifikan dari periode 2019–2024 yang hanya Rp400 juta. Dana tersebut mulai disalurkan sejak 3 Oktober 2025.
Baca Juga
Ia juga membenarkan adanya kelebihan transfer sebesar Rp54 juta, meski menegaskan hal itu segera dikoreksi secara administratif.
Dana reses sendiri merupakan uang yang diberikan kepada anggota DPR untuk melaksanakan tugas di luar masa sidang, yakni menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Meski bertujuan untuk memperkuat fungsi representasi, lonjakan anggaran ini justru memicu gelombang kritik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara.
Isu kenaikan ini kemudian menarik perhatian media internasional, yang menilai langkah tersebut kontras dengan situasi sosial di Indonesia yang tengah dirundung ketimpangan dan ketidakpuasan publik terhadap pejabat negara. Sejumlah media asing bahkan menyoroti kebijakan ini sebagai langkah yang memperburuk citra DPR di mata rakyatnya sendiri.
BBC: Kenaikan Tunjangan DPR Picu Kontroversi Baru
Media ternama Inggris, BBC, dalam laporannya berjudul “Indonesian MPs get extra allowance weeks after angry protests over perks” menyoroti tajam kebijakan kenaikan tunjangan reses anggota DPR.
BBC menilai, kenaikan hampir dua kali lipat ini muncul hanya beberapa pekan setelah gelombang protes besar-besaran terhadap berbagai fasilitas mewah yang diterima para anggota dewan.
BBC mengingatkan bahwa sebelumnya publik Indonesia sempat marah besar atas kebijakan pemberian tunjangan perumahan DPR yang nilainya setara dengan 10 kali lipat upah minimum di Jakarta. Kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah memicu unjuk rasa luas di berbagai daerah.
Namun, kebijakan baru terkait tunjangan reses ini kembali dianggap mengabaikan sensitivitas publik terhadap isu keadilan sosial dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Dalam laporannya, BBC juga membandingkan praktik pemberian tunjangan parlemen di negara lain. Misalnya di Australia, anggota parlemen menerima tunjangan sekitar 25.000 hingga 37.000 dolar AS per tahun, atau setara Rp414 juta hingga Rp614 juta—jumlah yang bahkan lebih kecil dibandingkan tunjangan reses DPR Indonesia setelah kenaikan terbaru.
Media tersebut menilai kebijakan itu berpotensi memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Reuters: Kebijakan Baru Mengecewakan Publik dan Aktivis
Pandangan serupa juga disampaikan oleh kantor berita internasional Reuters, yang dalam artikelnya berjudul “Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks” menyoroti betapa ironisnya kenaikan tunjangan tersebut.
Reuters menulis bahwa keputusan menaikkan tunjangan reses datang setelah pemerintah dan DPR membatalkan sejumlah tunjangan lainnya demi meredam kemarahan publik yang sebelumnya meluas.
Reuters mengingatkan bahwa pada bulan Agustus lalu, Indonesia diguncang oleh aksi protes besar yang diikuti oleh ribuan mahasiswa, aktivis HAM, dan masyarakat sipil di 32 dari 38 provinsi. Aksi itu menyoroti penggunaan dana APBN, termasuk gaji dan fasilitas DPR, serta menyoroti ketimpangan sosial-ekonomi yang kian tajam.
Bentrokan dalam demonstrasi bahkan menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas dan 5.000 lainnya ditangkap, menjadikannya salah satu kerusuhan sipil terbesar dalam dua dekade terakhir.
Dalam konteks itu, keputusan menaikkan dana reses dinilai sebagai langkah yang tidak peka terhadap situasi sosial masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai kebijakan ini mengecewakan publik.
“Seolah-olah orang Indonesia telah dikerjai. Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan, tetapi nyatanya, tunjangan fantastis lainnya juga muncul,” ujarnya kepada Reuters.
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR 2025
Meski pemerintah telah membatalkan tunjangan perumahan DPR setelah gelombang protes besar, publik tetap menyoroti besarnya total pendapatan anggota dewan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memaparkan rincian gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR tahun 2025.
Gaji pokok anggota DPR tercatat sebesar Rp4,2 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp9,7 juta, serta tunjangan keluarga dan beras dengan total Rp16,7 juta.
Selain itu, anggota DPR juga memperoleh berbagai tunjangan konstitusional yang nilainya jauh lebih besar, seperti biaya komunikasi intensif Rp20 juta, tunjangan kehormatan Rp7,1 juta, dan honorarium untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran yang masing-masing mencapai Rp8,4 juta.
Jika dijumlahkan, total bruto mencapai Rp74,2 juta per bulan dengan potongan pajak sekitar Rp8,6 juta, sehingga anggota DPR membawa pulang sekitar Rp65,5 juta setiap bulannya—belum termasuk tunjangan reses yang kini mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Sorotan Global terhadap Transparansi Parlemen Indonesia
Kritik dari media asing terhadap kenaikan tunjangan DPR menunjukkan bahwa isu transparansi dan akuntabilitas pejabat publik Indonesia kini mendapat perhatian internasional.
Laporan BBC dan Reuters menjadi cerminan bahwa kebijakan keuangan parlemen Indonesia bukan hanya urusan domestik, melainkan juga berdampak terhadap persepsi global terhadap tata kelola demokrasi di Tanah Air.
Kenaikan tunjangan reses memang dimaksudkan untuk mendukung kinerja anggota dewan dalam menjaring aspirasi rakyat di daerah pemilihan, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, langkah tersebut berisiko mengikis kepercayaan publik.
Sorotan dunia terhadap kebijakan ini menjadi pengingat bahwa citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara juga bergantung pada sejauh mana wakil rakyatnya mampu menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi rakyat yang mereka wakili.
Rekomendasi
