Indonesia Didorong Siapkan Tata Kelola AI yang Adaptif dan Berkeadilan
JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI), posisi Indonesia kini berada di titik penting antara mengejar kemajuan teknologi dan memastikan penerapannya berjalan aman, adil, serta berpihak pada kepentingan publik.
Menanggapi situasi tersebut, Think Policy bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan dukungan Komdigi meluncurkan laporan berjudul “Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues.”
Laporan ini menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas dalam memahami arah tata kelola AI nasional yang lebih bertanggung jawab dan kontekstual.
Baca JugaTantangan Besar Menuju Mandatori Biofuel Indonesia pada 2026
Dialog Kebijakan dan Tantangan Penerapan AI di Indonesia
Selama 2024–2025, tim penyusun laporan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan dari enam sektor strategis: e-commerce, keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.
Melalui forum lintas sektor ini, sejumlah isu utama turut menjadi pembahasan, seperti kebutuhan talenta digital, interoperabilitas kebijakan, serta pentingnya etika dalam pengembangan AI.
Chief Growth Officer Think Policy, Florida Andriana, menjelaskan bahwa perbincangan tentang AI kerap terlalu teknis, padahal dampaknya sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Banyak perbincangan soal AI masih terlalu teknis, padahal dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rekomendasi belanja, proteksi terhadap penipuan, hingga cara anak-anak belajar di sekolah,” ujarnya.
Florida menambahkan, pendekatan kebijakan AI di Indonesia perlu lebih terbuka dan adaptif. “Kami ingin mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan agar arah AI Indonesia tetap kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai kemanusiaan,” lanjutnya.
Enam Fondasi untuk Membangun Tata Kelola AI Nasional
Laporan Think Policy menegaskan bahwa pesatnya adopsi AI di Indonesia menghadirkan tantangan baru yang perlu segera dijawab. Beberapa di antaranya mencakup pertanyaan tentang tanggung jawab ketika sistem AI menghasilkan keputusan keliru, pemerataan akses terhadap teknologi, dan upaya mencegah bias dalam algoritma.
Untuk menanggapi hal tersebut, laporan merekomendasikan enam fondasi utama dalam membangun ekosistem AI nasional, yaitu:
-Infrastruktur digital yang merata dan siap untuk skala besar.
-Talenta digital yang mumpuni secara teknis dan peka terhadap etika.
-Tata kelola data serta layanan digital yang aman dan interoperabel.
-Ekosistem inovasi yang mendukung kolaborasi lintas sektor dan eksperimen berkelanjutan.
-Etika dan inklusivitas sebagai dasar setiap pengembangan teknologi AI.
-Partisipasi publik yang bermakna agar kebijakan tetap adaptif dan relevan.
Laporan tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan AI tidak boleh hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi harus berorientasi pada keberanian mendengar suara pengguna dan membangun kepercayaan publik.
Kolaborasi dan Arah Strategis Menuju Masa Depan Digital
Alih-alih mendorong adopsi teknologi AI secara masif tanpa arah, Think Policy menekankan pentingnya eksperimen yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pembentuk arah tata kelola AI di kawasan.
Oleh karena itu, laporan ini mendorong peningkatan literasi publik, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pembentukan kebijakan yang fleksibel dan berpihak pada manusia.
Think Policy berharap bahwa upaya bersama ini dapat membantu Indonesia merumuskan kebijakan AI yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika, transparansi, dan keadilan sosial.
Dengan tata kelola yang adaptif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dan tanggung jawab sosial.
Melalui laporan ini, diharapkan visi masa depan kecerdasan buatan di Indonesia tidak sekadar mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem digital yang manusiawi, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global di era teknologi tinggi.
Rekomendasi
